Infografis
Suara.com - Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai terbuka peluang bagi PKB melakukam evaluasi kerja sama politiknya dengan Gerindra. Peluang itu bakal terbuka lebar apabila Prabowo Subianto enggan menjadikan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai calon wakil presiden.
"Ada peluang Cak Imin dan PKB akan mengevaluasi keberadaannya bersama Prabowo, termasuk di Koalisi Indonesia Maju. Evaluasi itu akan menjadi kenyataan bila Cak Imin tidak menjadi cawapresnya Prabowo," kata Jamiluddin kepada wartawan, Rabu (30/8/2023).
Menurut Jamiluddin, setelah cabut dari Koalisi Indonesia Maju, PKB kuat kemungkinan bergabung dengan PDI Perjuangan dengan mendukung Ganjar Pranowo.
"PKB berpeluang besar akan meninggalkan KIM dan berlabu ke PDIP. Peluang itu akan semakin terbuka bila PDIP memberikan konsesi politik yang lebih menguntungkan pada cak Imin dan PKB," kata Jamiluddin.
Jamiluddin sekaligus menyoroti tidak dilibatkannya Cak Imin dalam proses merembukan pengubahan nama dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) menjadi Koalisi Indonesia Maju.
"Hal itu tentu mengesankan Cak Imin tidak dianggap penting, sehingga ditinggal begitu saja dalam memutuskan nama koalisi. Cak Imin tentu wajar bila sangat kecewa. Sebab, ia dan Prabowo yang mendeklarasikan KKIR, dan kemudian diubah menjadi KIM tanpa sepengetahuannya," kata Jamiluddin.
Menurut Jamiluddin, tentu KKIR dengan sendirinya bubar seiring nama koalisi yang diubah.
"Ini artinya, piagam kesepakatan yang ditandatangani Prabowo-cak Imin menjadi tidak berlaku lagi," kata Jamiluddin.
Bila piagam kesepakatan KKIR tidak lagi berlaku, implikasinya adalah peluang Cak Imin menjadi cawapres akan semakin kecil. Pasalnya, pembahasan cawapres tidak lagi hanya dibahas Prabowo dan Cak Imin saja, melainkan juga oleh ketiga ketua umum partai lainnya.
"Jadi Cak Imin tidak lagi memiliki hak veto yang kuat. Suara Cak Imin tidak lagi menentukan dalam memutuskan cawapresnya Prabowo. Secara politis hal itu tentu memukul Cak Imin. Sebagai Ketua Umum PKB, ia sudah mendapat perlakukan yang tak selayaknya. Seolah sudah tidak ada kesetaraan di KIM," tutur Jamiluddin.
