BREAKING NEWS! Jaksa Dakwa Rafael Alun dan Istrinya Ernie Meike Terima Gratifikasi Rp 16,6 Miliar

Rabu, 30 Agustus 2023 | 10:56 WIB
BREAKING NEWS! Jaksa Dakwa Rafael Alun dan Istrinya Ernie Meike Terima Gratifikasi Rp 16,6 Miliar
Mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo didakwa Jaksa KPK bersama istrinya Ernie Meike Torondek menerima gratifikasi senilai Rp 16,6 miliar. (Suara.com/Yaumal)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo didakwa Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama istrinya Ernie Meike Torondek menerima gratifikasi senilai Rp 16,6 miliar.

Dakwaan itu dibacakan Jaksa saat sidang perdana Rafael di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Rabu (30/8/2023).

"Bahwa terdakwa (Rafael) bersama-sama Ernie Meike Torondek secara bertahap sejak tanggal 15 Mei 2002 sampai dengan Maret 2013 telah menerima gratifikasi berupa uang seluruhnya sejumlah Rp 16.644.806.137," kata Jaksa di ruang persidangan.

Uang tersebut diterima Rafael dan istrinya dari para sejumlah perusahaan wajib pajak melalui sejumlah perusahaan mereka, yakni PT ARME, PT Cubes Consulting, PT Cahaya Kalbar dan PT Krisna Bali International Cargo.

Baca Juga: Kasus Rafael Alun Dianggap Terobosan Baru, KPK: Dari Viral, Cek LHKPN Lalu Penindakan

Total perusahaan mereka menerima uang dari wajib pajak senilai Rp 27.805.869.634 atau Rp 27,8 miliar. Namun seluruh uang itu tidak seluruhnya masuk ke kantong keduanya.

"Yang khusus diterima oleh terdakwa bersama-sama dengan Ernie Meike Torondek adalah Rp 16.644.806.137," kata Jaksa.

Sejumlah uang yang diterima Rafael Alun dan istrinya tidak dilaporkan ke KPK. Hal itu sesuai dengan aturan bagi penyelenggaran negara yang wajib melaporkan pemberian kepadanya dengan tenggang waktu 30 hari.

"Padahal penerimaan itu tanpa alas hak yang sah menurut hukum," kata Jaksa.

Jaksa mendakwahkan Rafael Alun dengan Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Baca Juga: Lewat Orang Ini, KPK Usut soal Pembelian Jet Pribadi Lukas Enembe

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI