Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan sejumlah instruksi sebagai upaya penanganan polusi udara di Jabodetabek. Instruksi itu diberikan Presiden Jokowi kepada sejumlah menterinya hingga gubernur untuk penanganan polusi udara di Jabodetabek yang semakin mengkhawatirkan.
Diketahui indeks kualitas udara (AQI) di Jakarta berada di angka 167 atau masuk dalam kategori tidak sehat. Simak beberapa instruksi Jokowi soal penanganan polusi udara berikut ini.
1. Tanam Pohon
Jokowi meminta masyarakat melakukan gerakan serentak menanam pohon. Hal itu dilakukan sebagai bentuk mitigasi alami polusi udara di Jabodetabek karena pohon bisa menghasilkan oksigen.
Baca Juga: Polusi Udara Makin Parah, Pemilik Pabrik Diminta Laporkan Emisi Gas Buang Setiap Pekan
"Tanam pohon supaya memberikan kesejukan. Pak Presiden minta untuk digerakkan bersama-sama, kalau perlu jarak tanamnya diatur jangan 3x1 meter tapi 1x1 meter," ungkap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar setelah rapat penanganan polusi udara di Kantor Presiden, Jakarta pada Senin (28/8/2023).
2. TransJakarta Listrik
Presiden Jokowi juga memerintahkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat transisi kendaraan listrik. Salah satu yang diminta untuk mempercepat adalah TransJakarta.
Heru juga berharap wilayah penyangga ibu kota seperti Depok, Bekasi hingga Bogor untuk ikut membeli kendaraan listrik. "Kami sedang hitung kemampuan APBD DKI," ucap Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam kesempatan yang sama.
3. Kaji Ulang WFH
Baca Juga: Prabowo: Kami Tidak Merasa Malu, Kami Adalah Bagian dari Tim Jokowi
Selain itu Jokowi meminta pengkajian atas sistem bekerja secara hybrid alias WFH ASN dilakukan. Presiden khawatir para pegawai tetap bepergian memakai kendaraan pribadi walau diminta bekerja dari rumah untuk mengurangi polusi.
"Jangan-jangan nanti kalau WFH mobilnya malah berputar-putar Jakarta. Ini perlu kajian matang," ungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas di Istana Kepresidenan pada Senin (28/8/2023).
4. Minta Sektor Kesehatan Bersiap
Jokowi pun menekankan penanganan dampak polusi udara harus berbasis kesehatan masyarakat. Oleh karenanya Kemenkes membentuk Komite Penanggulangan Penyakit Respirasi dan Polusi Udara.
"Nanti dokter-dokter akan kita edukasi penanganan (penyakit gangguan pernapasan) seperti apa. Kita juga akan kerja sama dengan RS Persahabatan sebagai koordinator rumah sakit," ucap Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Kantor Presiden.
5. Water Mist dari Atas Gedung
(Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku juga mendapat arahan dari Jokowi untuk melakukan penyemprotan uap air (water mist) dari atas gedung-gedung untuk mengurangi polusi udara di wilayah Jakarta. Hal itu karena water mist diklaim lebih efektif ketimbang penyemprotan jalanan yang dilakukan beberapa waktu lalu.
Sebagai permulaan, Heru Budi akan melakukan penyemprotan water mist terhadap gedung-gedung milik Pemrov DKI Jakarta hingga Kantor Wali Kota. Bersamaan dengan itu, Pemrov DKI Jakarta akan menyosialisasikan water mist pada para pemilik gedung baik swasta maupun pemerintah pusat.
6. Rekayasa Cuaca
Jokowi juga memerintahkan rekayasa cuaca di Jabodetabek. Hal itu karena penyebab polusi DKI Jakarta antara lain karena kemarau panjang, peningkatan konsentrasi polutan tinggi hingga pembuangan emisi dari transportasi dan aktivitas industri.
Oleh karenanya, Jokowi memerintahkan penanganan dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Jokowi ingin intervensi perbaikan kualitas udara untuk penanganan polusi udara dalam jangka pendek.
Pemerintah sebelumnya menggunakan opsi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) sebagai upaya mengurangi polusi udara di Jabodetabek. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama TNI AU dan BMKG mengungkap sudah melakukan TMC untuk pertama kalinya pada Sabtu (19/8/2023).
7. Pembatasan Emisi
Percepatan penerapan pembatasan emisi juga menjadi arahan Jokowi untuk penanganan polusi udara di Jabodetabek. Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi menyebut Pemprov DKI akan mendorong peralihan penggunaan bahan bakar untuk kendaraan pribadi.
Heru Budi ingin kendaraan cc tinggi menggunakan bahan bakar dengan RON 98. "Misalnya 2.400 cc harus Pertamax Turbo ya, kita semua masyarakat harus disiplin," ujarnya.
Pemprov DKI Jakarta sebelumnya menyebut tilang uji emisi secara masif akan digelar mulai 1 September 2023 untuk menekan polusi udara di Ibu Kota RI.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan saat ini pihaknya tengah koordinasi dengan Polda Metro Jaya hingga Dinas Perhubungan DKI Jakarta terkait teknis pelaksanaan tilang uji emisi itu.
8. Imbau Warga Naik Transportasi Massal
Untuk solusi jangka menengah, Jokowi mengarahkan untuk mengurangi kendaraan berbasis fosil. Dia mengimbau warga Jabodetabek untuk lebih memilih kendaraan massal.
"Saya kira bulan ini LRT segera dioperasionalkan, MRT juga sudah beroperasi kemudian kereta cepat bulan depan," ujar Jokowi.
Pemerintah sebelumnya telah mengimbau ASN se-Jabodetabek tidak menggunakan kendaraan pribadi dan diminta beralih ke transportasi publik. Begitu juga dengan instansi-instansi pemerintah pun diminta mengoptimalkan kendaraan dinas dan jemputan.
ASN bahkan diarahkan menggunakan kendaraan-kendaraan yang disediakan kantor masing-masing. Imbauan serupa juga ditujukan ke pegawai swasta.
9. Tambah Ruang Terbuka Hijau
Jokowi juga mengarahkan ketersedian ruang terbuka hijau untuk menangani polusi udara. Pemprov DKI mengaku akan menambah ruang terbuka hijau sesuai arahan presiden. Menurut Heru Budi, kebijakan itu telah dilaksanakan sejak akhir 2022.
"Dari bulan Oktober sampai sekarang sudah menambah 800 lokasi dan berikutnya adalah kami sudah menanam pohon sebanyak 216 ribu pohon minimal 3 meter," ucap Heru Budi selaku Pj Gubernur DKI Jakarta.
10. Pengawasan PLTU
Jokowi juga menitikberatkan aksi penanganan perubahan iklim dengan pengawasan sektor industri dan pembangkit listrik di sekitar Jabodetabek untuk menangani polusi udara. Hal itu juga sempat disoroti oleh LBH Jakarta karena terdapat 21 PLTU di Banten turut memengaruhi kualitas udara di Jakarta menjadi buruk.
Bukan hanya polusi, penambahan PLTU juga diprediksi akan menghasilkan 83 juta ton emisi karbon per tahun selama 2021-2030 yang berdampak pada peningkatan suhu bumi atau pemanasan global.
Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebelumnya telah menjatuhkan sanksi terhadap 11 perusahaan yang melakukan pencemaran udara di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar menyebut beberapa perusahaan yang disanksi adalah perusahaan batu bara, peleburan logam, pabrik kertas dan pabrik arang. Sejauh ini pemerintah masih mendorong perusahaan pencemar untuk memperbaiki pengolahan limbah.
Kontributor : Trias Rohmadoni
