Infografis
Suara.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berharap aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bisa memanfaatkan penerapan work from home (WFH) untuk menabung dan membeli kendaraan listrik.
Sebab, menurut Heru Budi, ASN memiliki tunjangan transportasi yang didapatkan setiap bulan. Heru mengatakan, uang tersebut bisa dimanfaatkan untuk membeli kendaraan listrik.
Terlebih, penerapan WFH bagi 50 persen ASN Pemprov DKI Jakarta dinilai bisa mengurangi pengeluaran untuk ongkos transportasi.
"Mereka kan sudah ada uang transport, dibeliin cicil dong motor listrik," kata Heru Budi di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (24/8/2023).
Baca Juga: Kritik Kebijakan WFH Pemprov DKI, Komnas HAM: Tak Menjawab Masalah Polusi Udara
Meski begitu, Heru menegaskan tidak ada paksaan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar para ASN membeli kendaraan listrik. Pasalnya, pembelian dan penggunaan kendaraan listrik itu hanya bersifat imbauan.
Sementara di sisi lain, Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengungkapkan besaran tunjangan transportasi yang didapatkan ASN bervariasi.
"Itu kan tergantung dari areal kerja, jadi untuk level provinsi , kemudian ada yg kota dan kecamatan kelurahan. Untuk Provinsi sekitar Rp 6,5 juta per bulan," ujar Sigit.
Dengan begitu, tambah dia, para ASN seharusnya bisa memanfaatkan uang tunjangan tersebut untuk membeli kendaraan listrik sesuai kemampuannya.
Lebih lanjut, dia mengatakan peralihan ke kendaraan bertenaga listrik diharapkan bisa membantu mengatasi masalah polusi udara di Jakarta dan sekitarnya.
Baca Juga: Setelah Bertemu Pihak Swasta, Heru Budi Tak Dapat Kepastian Soal Imbauan WFH Saat KTT ASEAN
"Jadi, uang itu bisa digunakan sebagai cicilan untuk membeli kendaraan yang berbahan bakar baterai," katanya.
