Infografis
Suara.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku belum mendapatkan kepastian dari perusahaan swasta soal kesediaan penerapan work from home (WFH) saat KTT ke-43 ASEAN berlangsung.
Pernyataan tersebut disampaikan Heru setelah bertemu dengan asosiasi perusahaan, asosiasi pengusaha hingga Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) pada Kamis (24/8/2023) pagi ini.
"Nggak (bisa dipastikan). Mereka kan mengatur sendiri. Saya minta asosiasi asosiasi hasilnya belum tahu mereka yang ngatur," kata Heru kepada wartawan, Kamis (24/8/2023).
Menurut Heru, penerapan WFH selama KTT ke-43 ASEAN untuk pihak swasta hanya imbauan.
Baca Juga: Serba-serbi Pasca Peraturan WFH di Jakarta: Heru Budi Ogah Disalahkan, Gagal Kurangi Polusi?
Meski begitu, dia berharap perusahaan swasta bersedia menerapkan kebijakan tersebut demi kelancaran pelaksanaan KTT ASEAN di Jakarta pada 5 hingga 7 September 2023.
"Ini ada jalur-jalur yang 29 titik untuk buka tutup sehingga tidak nyaman nanti bagi warga yang akan melakukan aktivitas pada tanggal 5, 6 dan 7 September 2023," katanya.
Sebelumnya, Heru menjelaskan niatnya untuk melobi pihak swasta agar bersedia menerapkan WFH selama KTT ASEAN di Jakarta.
"Saya akan komunikasi khusus untuk (KTT ASEAN) pada 5-7 September ini," ujar Heru kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (23/8/2023).
"Kami akan mengundang Apindo, Kadin, Asprindo, dan lain-lain mungkin besok. Apa yang harus kita lakukan, dan anggota mereka masing-masing," katanya.
Baca Juga: Kemenkeu Tegaskan WFH Tidak Akan Ganggu Roda Ekonomi Indonesia
