Kemudian Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap bahwa korupsi kelas kakap umumnya dilakukan oleh kader parpol besar. Empat besar partai dengan kasus korupsi tertinggi menurut ICW yakni PDIP, Golkar, PAN dan Partai Demokrat.
"Sepanjang KPK berdiri, anggota DPR, anggota DPRD yang paling banyak ditindak dari empat partai tersebut. Kenapa empat partai tersebut, karena memang secara kuantitas anggota DPR atau DPRD mayoritas berasal dari partai-partai besar tersebut, khususnya Golkar dan PDIP. Mereka paling banyak punya kader di pemerintahan," terang Penliti ICW Almas Sjafrina.
Respon KPK Soal Pernyataan Megawati
KPK merespon pengakuan Megawati yang usul pada Presiden Jokowi untuk membubarkan lembaga antirasuah itu. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan pemberantasan korupsi tidak mungkin dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan lembaganya.
"Kita berharap dukungan dari seluruh elemen bangsa, seluruh aparat penegak hukum. Jangan hanya berharap pada KPK," ujar Alex dalam konferensi pers di Gedung Juang KPK Jakarta Selatan pada Rabu (23/8/2023).
Alex membenarkan KPK memang jadi leading sector dalam pemberantasan korupsi. Namun dia juga mengklaim pihaknya tak berhenti mengajak aparat penegak hukum lainya seperti Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk sama-sama memberantas korupsi.
Menurut Alex, jika Polri serius dan peduli terhadap pemberantasan korupsi, mereka tak akan segan menyikat para kepala dan pejabat daerah.
"Sekali lagi pemberantasan korupsi ini kerja kita bersama jadi tidak melulu jadi domainnya KPK," pungkas Alex.
Kontributor : Trias Rohmadoni
Baca Juga: Gebrakan 'Offside' PSI: Habis Ganjar, Kini Pepet Gibran