Infografis
Suara.com - Daftar partai politik paling korup menarik dikulik usai pengakuan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang mengusulkan pada pada Presiden Jokowi untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menurutnya tidak berjalan efektif.
Hal itu disampaikan Megawati dalam acara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada Selasa (22/8/2023) lalu.
Pihak KPK menanggapi pernyataan Megawati dengan mengatakan pemberantasan korupsi tidak mungkin bisa dilakukan hanya dengan mengandalkan lembaganya.
Lantas apa saja parpol paling korup sampai Megawati usul KPK dibubarkan? Simak penjelasan berikut ini.
Baca Juga: Gebrakan 'Offside' PSI: Habis Ganjar, Kini Pepet Gibran
Daftar Parpol Paling Korup
Lembaga Survei Lingkar Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) sempat mengungkap hasil survei elektabilitas sejumlah partai politik yang akan bertarung pada pesta demokrasi 2024 mendatang. Dalam survei, LKSP juga mengungkap adanya partai politik (parpol) yang sangat disenangi oleh pemilih atau masyarakat meski parpol itu juga masuk dalam katergori parpol paling korup.
Hasilnya, PDIP masuk urutan pertama partai parpol paling korup meski memiliki elektabilitas tinggi. Setelah PDIP, ada Demokrat, Golkar dan Gerindra yang masuk jajaran parpol paling korup.
"PDIP memiliki elektabilitas tinggi sebanyak 19.8 persen namun data survei menyatakan PDIP juga mendapat beban citra sebagai partai paling korup (20,5 persen) diikuti Demokrat yakni 9,9 persen, Golkar 8,6 persen dan Gerindra 2,3 persen," jelas Direktur LKSP Andika Rachman pada Selasa (11/4/2023).
"Meski dapat citra buruk korupsi, PDIP dipersepsi sebagai partai yang membela rakyat. Hal ini terlihat dari jumlah responden yang mencapai 23.5 persen. Di posisi kedua Golkar, dengan 16,9 persen, PKS 15,9 persen, dan ketiga Gerindra 13,0 persen," sambung dia.
Baca Juga: Sindir Wanita Hobi Flexing, Intip Isi Garasi Megawati: Punya Truk hingga Astrea
Pada Januari 2022 Indikator Politik Indonesia mencatat bahwa elektabilitas PDIP jadi yang paling tinggi meski beberapa kadernya terjerat korupsi seperti Menteri Sosial Juliari Batubara dan Harun Masiku.
Kemudian Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap bahwa korupsi kelas kakap umumnya dilakukan oleh kader parpol besar. Empat besar partai dengan kasus korupsi tertinggi menurut ICW yakni PDIP, Golkar, PAN dan Partai Demokrat.
"Sepanjang KPK berdiri, anggota DPR, anggota DPRD yang paling banyak ditindak dari empat partai tersebut. Kenapa empat partai tersebut, karena memang secara kuantitas anggota DPR atau DPRD mayoritas berasal dari partai-partai besar tersebut, khususnya Golkar dan PDIP. Mereka paling banyak punya kader di pemerintahan," terang Penliti ICW Almas Sjafrina.
Respon KPK Soal Pernyataan Megawati
KPK merespon pengakuan Megawati yang usul pada Presiden Jokowi untuk membubarkan lembaga antirasuah itu. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan pemberantasan korupsi tidak mungkin dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan lembaganya.
"Kita berharap dukungan dari seluruh elemen bangsa, seluruh aparat penegak hukum. Jangan hanya berharap pada KPK," ujar Alex dalam konferensi pers di Gedung Juang KPK Jakarta Selatan pada Rabu (23/8/2023).
Alex membenarkan KPK memang jadi leading sector dalam pemberantasan korupsi. Namun dia juga mengklaim pihaknya tak berhenti mengajak aparat penegak hukum lainya seperti Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk sama-sama memberantas korupsi.
Menurut Alex, jika Polri serius dan peduli terhadap pemberantasan korupsi, mereka tak akan segan menyikat para kepala dan pejabat daerah.
"Sekali lagi pemberantasan korupsi ini kerja kita bersama jadi tidak melulu jadi domainnya KPK," pungkas Alex.
Kontributor : Trias Rohmadoni
