Infografis
Suara.com - Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai mengaku kerap menerima laporan soal indikasi adanya mafia dalam penerapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
Amzulian mengatakan laporan tersebut didapatkannya sejak dia masih menjadi Ketua Ombudsman RI hingga saat ini.
"Kasus-kasus sekarang, atas nama PKPU, ternyata ada mafia di situ," kata Amzulian di Auditorium KY, Jakarta Pusat, Kamis (24/8/2023).
Berdasarkan laporan yang dia terima, Amzulian mengatakan banyak orang yang berutang sejumlah uang tetapi harus membayar dengan angka yang jauh lebih besar.
Baca Juga: Megawati Minta Jokowi Bubarkan KPK, Pukat UGM: Kabar Gembira dan jadi Hari Raya Bagi Koruptor
"Contoh, dia punya utang hanya misalnya Rp 1 miliar, tapi dia kehilangan aset-asetnya sampai ratusan miliar dengan alasan PKPU," unkap dia.
Untuk itu, Amzulian berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menindaklanjuti laporan yang diterimanya itu.
"Silakan KPK dalami, banyak putusan-putusan yang aneh. Mungkin kalau KPK mau dalami, mulai dari siapa yang mengusulkan PKPU," ucap Amzulian.
Menanggapi hal itu, Ketua KPU Firli Bahuri menyebut informasi yang disampaikan Amzulian itu memuat dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di PKPU. Dengan begitu, Firli mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti laporan Amzulian.
"Tentu ini informasi yang sangat baik bagi kami yang tentu kami akan tindaklanjuti apa informasi itu," tandas Firli.
Baca Juga: Eks Dirut PT Amarta Karya Diduga Cuci Uang Hasil Korupsi ke Saham Sekuritas
