Infografis
Suara.com - Pemerintah berencana membuka lumbung pangan demi nengatasi masalah kelaparan di dua wilayah Papua Tengah, yakni di Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Puncak.
Plt Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK, Sorni Paskah Daeli, mengatakan masalah keamanan masih menjadi faktor yang wajib diperhatikan.
"Akan dilakukan lumbung pangan tapi menggunakan fasilitas-fasilitas yang udah ada. Logistik akan dikumpulkan di sana. Namun, persoalannya kemudian adalah faktor keamanan," ujar Sorni di Kemenko PMK Rabu (23/8/2022).
Oleh sebab itu, pemerintah berencana mengerahkan pasukan militer TNI untuk menjaga lumbung pangan dan tempat yang dijadikan pasokan logistik.
Baca Juga: Pengunjung Sidang Haris Azhar Tiba-tiba Teriak 'Kami di Papua!'
"Maka ke depan dalam jangka pendek, tentara atau TNI diberikan satu wewenang untuk membuat komando statis di sana," kata Sorni.
Lebih lanjut, Sorni menyampaikan pemerintah akan merekrut petugas Babinsa yang berasal dari penduduk lokal. Tujuannya untuk membuat hubungan kerja sama dengan masyarakat semakin baik.
"Memberdayakan Babinsa dari unsur masyarakat lokal jadi ada hubungan yang lebih baik antara masyarakat di sana supaya untuk antisipasi keamanan," jelas Sorni.
Tiga Skema dari Pemerintah
Sebelumnya Menko PMK Muhadjir Effendy mengaku telah menyiapkan skema penanganan kelaparan yang terjadi di tiga distrik di Kabupaten Puncak, Papua Tengah.
Baca Juga: PYCH Gelar Gebyar Kemerdekaan dari Papua untuk Indonesia
"Sekarang semua proses terus dilakukan baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang," kata usai Rapat Tingkat Menteri (RTM) di kantornya Jalan Merdeka Barat no 3, Jakarta Pusat, Rabu (9/8/2023).
Skema jangka pendek yang dilakukan pemerintah yakni memastikan kebutuhan pangan, obat-obatan dan pelayanan dasar lainnya untuk di distrik Agandugume, Lambewi, dan Oneri.
Semua kebutuhan dasar itu dipastikan Muhadjir untuk mencukupi kebutuhan selama tiga bulan ke depan
Dia pun menjelaskan bahwa pemerintah telah mendistribusikan ribuan ton kebutuhan pokok. Untuk stok bahan pangan ditempatkan di Distrik Sinak yang dekat dengan Distrik Agandugume.
"Termasuk penanganan ibu hamil, menyusui, dan balita, untuk tiga bulan ke depan terpenuhi. Untuk pangan tidak ada masalah untuk tiga bulan ke depan sampai pulihnya kondisi pertanian di tiga distrik," katanya.
Sementara itu skema jangka menengah pemerintah akan menyiapkan dan membangun lumbung pangan di Distrik Agandugume, termasuk pembuatan jalan dari Distrik Sinak ke Agandugume.
Jalur darat dari Distrik Agandugume ke Sinak memerlukan waktu tempuh sekitar dua hari satu malam. Sementara jalur udara tidak memungkinkan karena lintasan yang terlalu pendek dan hanya dua pilot saja yang bisa terbang ke Bandara Agandugume.
"Paling tidak kendaraan roda dua itu bisa mulus dari Sinak ke Agandugume, sehingga suplai barang tidak diangkut lagi dengan jalan kaki, syukur-syukur roda empat (bisa masuk)," katanya.
Pemerintah juga akan memperpanjang landasan pacu di Bandara Sinak menjadi 1600 meter dari semula 1200 meter. Saat ini Bandara Sinak hanya bisa digunakan untuk pesawat jenis Caravan dan Twin Otter.
Skema jangka panjang pemerintah akan melakukan penguatan keterlibatan masyarakat, pemenuhan tenaga kesehatan dan biaya afirmasi Papua.
"Sebetulnya dari Kemenkes ada melalui LPDP, sehingga kekurangan tenaga kesehatan bisa dipenuhi oleh putra-putri asli Papua. Tidak mungkin kita mengangkat mereka yang di luar (Papua). Sudah kita siapkan anggaran melalui LPDP," katanya.
