Infografis
Suara.com - Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menegaskan kerja sama politik antara partainya dengan PDI Perjuangan tidak terjadi karena terpaksa, apalagi karena keinginan segelintir elite politik.
Mardiono menyatakan, kerja sama itu terbentuk atas dasar pertimbangan matang, yakni PPP ikut mendukung pencalonan presiden Ganjar Pranowo.
"Jadi kita gabung, PPP gabung dengan PDI Perjuangan itu sudah penuh dengan perhitungan yang matang, bukan kemudian dilahirkan oleh keinginan elite, oleh para pimpinan-pimpinan tetapi ini tumbuh berasal dari grassroots," tutur Mardiono di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (23/8/2023).
Kerja sama politik dengan PDIP, disampaikan Mardiono, juga tiak terlepas dari sejarah kedua partai.
Mardiono menganggap PPP dan PDIP bagai sahabat sedari sejak kedua partai lahir.
"Kita tahu bahwa kita dengan PDI Perjuangan ini saudara tua muda yang lahirnya pun hanya selisih lima hari. Jadi PPP itu lahir tanggal 5 pada Januari 73, sementara PDI tanggal 10. Jadi PDI saudara muda dari PPP yang selisihnya hanya sedikit jadi bulannya sama," kata Mardiono.
Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Uno menyerahkan nasib terkait peluang dirinya menjadi cawapres Ganjar Pranowo kepada para pimpinan partai politik, terutama kepada Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Menurut Sandiaga keputisan terkait siapa pendamping Ganjar merupakan ranah para pimpinan. Dirinya hanya mengikuti apa yang nantinya menjadi keputusan bersama.
Sandiaga merujuk pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menegaskan bahwa percaturan terkait koalisi merupakan wewenang parpol dengan ketua umumnya masing-masing.
Baca Juga: Ngebakso Bareng Santri di Ponpes Jembrana Bali, Mardiono PPP Titip Pesan Ini
"Saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan bahwa presiden, itu urusannya partai politik. Ini sekarang sudah ada contohnya dari pak presiden, aku ora urus, yang urus itu partai politik, pimpinannya," ujar Sandiaga di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
