Infografis
Suara.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, enggan dipersalahkan soal kemacetan Jakarta di tengah kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) untuk para aparatur sipil negara (ASN).
“Ya jangan salahin pemda,”kata Heru, saat di Kalideres, Jakarta Barat, Rabu (23/8/2023).
Heru menjelaskan, untuk membuat kemacetan di Jakarta berkurang dan menekan angka polusi udara, perlu kerja sama dengan semua pihak.
Jika saat ini pihaknya membuat kebijakan WFH untuk para ASN, namun hal itu tidak sebanding dengan pergerakan masyarakat yang ada di Jakarta.
Baca Juga: Dalih Tekan Polusi Udara, Baru 13 Persen ASN Pemprov DKI Jakarta Terapkan WFH
![Sejumlah Aparatur sipil negara (ASN) saat bekerja di kompleks Balai Kota DKI Jakarta, Senin (21/8/2023). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/08/21/82414-aturan-wfh-bagi-asn-jakarta-untuk-kurangi-polusi.jpg)
“Maksudnya bersama-sama, Pemda kan cuma 25 ribu, pergerakan manusia di Jakarta itu ada 25 juta loh. Sehingga harapan saya semua bisa ikut tetapi tidak mengurangi pertumbuhan ekonomi di atur sendiri,” jelasnya.
Heru juga mengimbau kepada pihak swasta agar bisa membuat kebijakan, agak dapat ikut mengurangi polusi dan kemacetan di Jakarta.
"Kan saya imbau, swasta mengatur dirinya sendiri supaya ekonomi tetep tumbuh juga mengurangi polusi mengurangi kemacetan,” jelasnya.
Heru menambahkan, untuk mengontrol para ASN yang WFH, pihak Pemda DKI dan pemerintah tingkat kota, bisa melakukan video call.
“Saya bisa VCall. Jadi saya minta Pak Walikota, Pak Walikota Jakarta Barat mana yang work from home. Misalnya kepala bagian ekonomi. Kita bisa vcall kamu di mana. di rumah,” tutupnya.
Baca Juga: ASN Pemprov DKI WFH Mulai Hari Ini: Dilarang Pulkam, Ke Pasar Pun Tak Boleh
