Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama PT Amarta Karya, Catur Prabowo sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Status baru itu berdasarkan pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek fiktif yang sebelumnya menjerat Catur.
"Dari rangkaian alat bukti dalam proses penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan fiktif di PT Amka dengan tersangka CP (Catur), tim penyidik menemukan adanya tambahan dugaan perbuatan pidana lain berupa pencucian uang," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Senin (21/8/2023).
Catur diduga mengalihkan atau mengubah bentuk uang yang diduga hasil korupsi proyek fiktif PT Amarta Karya.
"Tindakan tersebut diantaranya dengan menempatkan, membelanjakan, mengubah bentuk dengan tujuan menyamarkan asal usul sumber penerimaannya sebagaimana ketentuan pasal 3 UU TPPU," sebut Ali.
Baca Juga: Tak Ditemui Pimpinan KPK, Rizal Ramli Kecewa: Mereka Ketakutan, Tak Punya Nyali!
Penyidik KPK saat ini sudah bekerja mengumpulkan alat bukti, termasuk nantinya memanggil sejumlah saksi.
"Yang dengan pengetahuannya dapat menerangkan perbuatan Tersangka dimaksud," kata Ali.
Sebagaiamana diketahui, Catur dan Direktur Keuangan PT Amarta Karya, Trisna Sutisna dijadikan tersangka korupsi. Akibat perbuatan mereka mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 46 Miliar.
Korupsi itu dari 60 proyek pengadaan PT Amarta Karya yang diduga fiktif. Sejumlah proyek itu, di antaranya pekerjaan konstruksi pembangunan rumah susun Pulo Jahe, Jakarta Timur, pengadaan jasa konstruksi pembangunan gedung olahraga Univesitas Negeri Jakarta, dan pembangunan laboratorium Bio Safety Level 3 Universitas Padjajajran.
Baca Juga: Dugaan Korupsi di Kemnaker disebut KPK Terkait Kerugian Negara
