Cek Fakta
Suara.com - Pengacara terdakwa Haris Azhar dan jaksa penuntut umum (JPU) terlibat adu mulut karena mik sidang mati. Momen itu terjadi ketika Haris diperiksa dalam sidang kasus pencemaran nama baik Luhut Binsar Pandjaitan.
Mulanya, jaksa bertanya mengenai cara Haris Azhar dan timnya membuat judul video YouTube berdasarkan hasil kajian cepat Tim Advokasi Bersihkan Indonesia.
Kemudian Jaksa mencecar Haris mengenai bagaimana cara mengerucutkan hasil kajian menjadi judul video YouTube. Haris mengaku tidak mengerti maksud dari pertanyaan JPU.
"Nggak begini, soal mengkerucutkan ini metodologi apa, mengkerucutkan judul YouTube," ujar Haris di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Senin (21/8/2023).
Baca Juga: Pengunjung Sidang Haris Azhar Tiba-tiba Teriak 'Kami di Papua!'
Hakim lalu turun tangan mempertegas pertanyaan jaksa ke Haris. Hakim bertanya mengenai kalimat di dalam hasil kajian berbeda dengan yang ada di tayangan podcast.
"Dalam kajian cepat itu tidak ada dialog seperti dalam podcast Saudara? Tetapi di podcast tiba-tiba ada kata-kata seperti itu?" tanya hakim.
Haris menerangkan, kalimat yang keluar di podcast jelas berbeda dengan hasil dari kajian cepat. Namun yang ia terangkan di podcast tidak jauh-jauh dari materi yang dalam hasil kajian cepat.
"Karena itu podcast dia bukan membaca, podcast itu bukan suatu kegiatan membaca teks, kalau itu pengajian," jawab Haris.
"Berarti di luar kajian cepat?" tanya hakim kemudian.
Baca Juga: Jaksa Minta Bukti Luhut Main Tambang di Papua, Haris Azhar: Ini Kan Podcast, Bukan Sidang Skripsi
"Tetap dalam kajian cepat ini soal pembahasaan itu bahasa tulis akademik, di podcast saya itu bahasa ngobrol," timpal Haris lagi.
Ketika jaksa hendak memulai kembali pertanyaannya, salah satu pengacara Haris mengeluh mik sidang di mejanya mati.
"Sekarang saya mengerucutkan Yang Mulia...," ujar jaksa langsung dipotong pengacara Haris.
"Izin majelis, miknya mati," kata pengacara Haris.
Tiba-tiba JPU menyebut pengacara Haris memang belum diberi kesempatan untuk bertanya. Mendengar hal itu, pengunjung sidang sontak meneriaki jaksa.
"Mereka memang belum sempat bertanya mati nggak masalah," ucap jaksa.
"Huuuu," teriak sejumlah pengunjung sidang riuh.
"Keluarkan jaksa," kata pengunjung sidang lainnya.
"Tidak perlu marah-marah," jawab jaksa sambil tersenyum.
Hakim lalu menegur sejumlah pengunjung yang berteriak. Kemudian, pengacara Haris juga mengajukan keberatan lantaran tidak bisa didengarkan pendapatnya karena mik mati.
"Kita kalau Saudara ribut, kita tidak mendengar pertanyaan-pertanyaan nggak dengar, yang ditanyakan juga nggak jelas, supaya kita dengar semua pertanyaannya apa. Jangan teriak-teriak seperti itu," kata hakim.
"Kami keberatan majelis, kalau mik ini mati jangan dilanjutkan dulu," timpal pengacara Haris.
Lagi-lagi, jaksa kembali menyerang pengacara Haris terkait masalah mik mati tersebut.
Pengacara Haris pun membalas hal itu dengan nada meninggi. Perdebatan baru usai setelah hakim menengahi dan meminta petugas pengadilan untuk mencari mik baru.
"Izin Yang Mulia, suaranya terdengar jadi tidak ada masalah kalau tidak ada mik," ujar jaksa menimpali.
"Kalau terdengar dari tadi kami memanggil dijawab," jawab pengacara Haris.
"Saya mendengar suara Saudara," balas jaksa.
"Kami dari tadi keberatan tapi tidak dijawab, anda JPU bukan petugas mik," cecar pengacara Haris dengan nada tinggi.
"Sudah sebentar sebentar ini teknisinya," kata hakim.
Adapun dalam sidang ini Haris didakwa oleh jaksa telah mencemarkan nama baik Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi itu.
Jaksa menyatakan pernyataan Haris dalam sebuah video yang diunggah melalui akun YouTube milik Haris telah melakukan pencemaran nama baik terhadap Luhut.
Video tersebut berjudul 'Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada1! >NgeHAMtam'. Hal yang dibahas dalam video itu adalah kajian cepat Koalisi Bersihkan Indonesia dengan judul 'Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya'.
Haris didakwa Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946, dan Pasal 310 KUHP. Setiap pasal tersebut di-juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.
