Hengky Kurniawan Rela Mundur Demi Nyaleg, Besar Mana Gaji Bupati dengan Anggota DPR?

Sabtu, 19 Agustus 2023 | 20:19 WIB
Hengky Kurniawan Rela Mundur Demi Nyaleg, Besar Mana Gaji Bupati dengan Anggota DPR?
Pesona Hengky Kurniawan Saat Bertugas sebagai Bupati (Instagram/@hengkykurniawan)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan secara resmi menyatakan mundur diri dari jabatannya saat ini demi maju sebagai calon anggota DPR RI di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 mendatang.

Surat pengunduran diri dari suami Sonya Fatmala tersebut sudah diterima oleh DPRD Kabupaten Bandung Barat sejak bulan Juli lalu. Saat ini, Hengky tinggal menunggu jadwal rapat paripurna terkait dengan pengunduran dirinya tersebut.

Hengky Kurniawan harus segera mengundurkan diri dari jabatannya demi bisa maju dalam Pileg 2024 mendatang, meskipun masa jabatannya sebagai Bupati sebenarnya akan berakhir pada bulan September mendatang.

Hengky maju sebagai caleg dari PDI Perjuangan dan akan ditempatkan di daerah pilihan (dapil) II Jawa Barat yang meliputi Kabupaten Banung Barat dan Kabupaten Bandung.

Meski begitu, Hengky mengaku tidak ingin ambil pusing terkait dengan politik tersebut. Hal tersebut karena masa jabatannya sebagai Bupati Bandung Barat sampai 20 September 2023, oleh karenanya pihaknya akan berusaha menyelesaikan beberapa janji politik sampai masa baktinya habis.

Lantas, seperti apa perbandingan gaji bupati dengan anggota DPR hingga Hengky Kurniawan rela mundur? Simak informasi lengkapnya berikut ini.

Gaji Bupati

Bupati merupakan jabatan untuk kepala daerah di tingkat kabupaten, secara umum, Bupati akan dibantu oleh wakil bupati untuk memimpin kabupaten tersebut.

Adapun gaji bupati bisa dibilang cukup standar. Namun, meski demikian Bupati akan mendapatkan tunjangan serta fasilitas lain untuk menunjang jabatannya.

Baca Juga: Rekam Jejak Hengky Kurniawan, Mundur dari Jabatan Bupati Bandung Barat Demi Nyaleg

Gaji Bupati sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dengan Nomor 9 Tahun 2000 dimana ada beberapa pasal yang memuat tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan juga wakilnya. Dalam Pasal 2 menjelaskan kepala dan wakil kepala daerah merupakan pejabat negara.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI