Infografis
Suara.com - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengkritisi rencana penerapan kebijakan bekerja dari rumah alias Work From Home (WFH) untuk mengatasi masalah polusi udara dan kemacetan di Ibu Kota. Menurutnya Heru Budi juga harus memikirkan dampak bagi perekonomian jika kebijakan ini diterapkan.
Menurutnya, perekonomian Jakarta sudah mulai tumbuh setelah sempat tumbang karena pandemi Covid-19. Ia menganggap ini merupakan momentum yang perlu dijaga untuk perkembangan Jakarta.
"Dalam konteks WFH, saya setuju. Tapi perlu diperhitungkan, Pemprov DKI perlu menjaga keseimbangan atau pertumbuhan ekonomi yang sudah mulai bergerak dengan penanganan polusi udara," ujar Gembong kepada wartawan, Kamis (17/8/2023).
Gembong tak ingin nantinya karena kebijakan WFH ini kegiatan ekonomi malah terhambat. Ia pun meminta Heru mencari formulasi kebijakan agar penanganan polusi dan kemacetan berjalan tapi tak berdampak buruk pada perekonomian.
"Cari formulasinya agar terjadi keseimbangan. Prinsipnya jangan WFH membunuh ekonomi yang sudah mulai tumbuh," katanya.
Kebijakan WFH ini diketahui ditujukan untuk para Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DKI. Untuk pegawai swasta, Heru baru menyampaikan imbauan, bukan aturan yang mengikat.
Gembong menilai perusahaan swasta juga harus berpartisipasi mengikuti imbauan itu. Sebab, masalah polusi udara perlu diselesaikan oleh pihak terkait, termasuk masyarakat dan pemerintah daerah sekitar.
"Makanya harus dilakukan koordinasi. Dalam konteks WFH juga enggak bisa hanya Jakarta tok, penyangga juga, makanya perlu dilakukan koordinasi antar-pemerintah daerah," terangnya.
Baca Juga: Jakarta Darurat Polusi Udara, Fraksi NasDem Usul DPRD DKI Bentuk Pansus
