Usai Disindir Soal Temuan PPATK, Gerindra Ajak PDIP Bareng Sukseskan Program Food Estate

Rabu, 16 Agustus 2023 | 19:40 WIB
Usai Disindir Soal Temuan PPATK, Gerindra Ajak PDIP Bareng Sukseskan Program Food Estate
Juru Bicara Pemenangan partai Gerindra, Budi Djiwandono. [Suara.com/Bagaskara]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Juru Bicara Pemenangan partai Gerindra, Budi Djiwandono mengatakan bahwa pihaknya mengajak PDI Perjuangan untuk sama-sama menyukseskan program Food Estate atau lumbung pangan, meski Menhan Prabowo Subianto sebagai penanggungjawab.

Ia menjelaskan, program Food Estate merupakan program pemerintahan Presiden Jokowi sebagai solusi untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Terlebih juga program itu untuk menjawab tantangan ke depan.

"Ya inikan program pemerintah Jokowi, di mana PDIP juga sahabat kita dalam kabinet pak Jokowi. Dan ke depan kita harus sama-sama mensukseskan program ini," kata Budi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Menurutnya, persoalan pangan merupakan masalah paling mendasar bagi bangsa Indonesia.

"Karena ini adalah masalah yang sangat mendasar bagi bangsa Indonesia, masalah perut, masalah hak masyarakat, rakyat untuk mendapatkan makan," ujarnya.

Lebih lanjut, kata Budi, dalam menghadapi situasi geopolitik yang tak menentu diperlukan pangan yang berkecukupan.

"Untuk itu kita terus komunikasi, kita tetap bersatu, kita harus mensukseskan food estate ini," tuturnya.

Sindiran Hasto

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menanggapi temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dana Rp 1 triliun mengalir ke partai politik dari tindak pidana kejahatan lingkungan. Dia mendorong temuan itu diproses secara hukum.

Baca Juga: PDIP Minta Temuan PPATK Diproses Hukum, Gerindra Tegaskan Program Food Estate Bukan Kejahatan Lingkungan

"Ya kejahatan sebagaimana disampaikan oleh PPATK harus diproses hukum, karena PPATK kan sebagai instrumen awal terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana korupsi melalui aliran dana yang terjadi. Jadi kami dorong PPATK untuk sampaikan," kata Hasto ditemui di Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (15/8).

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI