Infografis
Suara.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan alias Zulhas menjamin menjawab mengenai adanya isu 'arahan Pak Lurah' di balik dukungan partainya ke bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto.
Zulhas memastikan dukungan PAN dan Golkar ke Prabowo bukan merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Ya memang banyak juga yang tanya kepada kami PAN dan Golkar mendukung Prabowo, Apakah ada arahan presiden? Saya bilang jelas tidak ada arahan apa pun," kata Zulhas kepada wartawan di Gedung Nusantara MPR/DPR, Jakarta Pusat, Selasa (16/8/2023).
Menurut Zulhas, deklarasi dukungan kepada Prabowo merupakan buah pikiran panjang dan rasional yang dilakukan oleh PAN. Dia menilai mendukung Prabowo merupakan sikap yang terbaik.
"Itu berdasarkan pemikiran yang panjang diskusi yang panjang rasional dan keputusan bersama kami dan diperkirakan yang terbaik dan mudah-mudahan nanti memenangkan Pilpres 2024, jadi sama sekali tidak ada arahan," ucap Zulhas.
Jokowi Gerah Disebut 'Pak Lurah'
Sebelumnya, Jokowi menyinggung soal dirinya yang kerap disebut sebagai 'Pak Lurah' dalam urusan politik.
Gerah karena disebut dengan kode 'Pak Lurah', Jokowi menegaskan kalau dirinya adalah Presiden Republik Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Baca Juga: Jokowi Ungkit soal 'Arahan Pak Lurah' di Sidang Tahunan MPR, Surya Paloh: Jokes Saja
"Ya, saya jawab saja, saya bukan lurah. Saya Presiden Republik Indonesia," kata Jokowi.
Sebutan 'Pak Lurah' itu, kata Jokowi, tengah tren digunakan di kalangan politisi dan partai politik (parpol). Kode 'Pak Lurah' kerap digunakan politisi untuk menyebut Jokowi.
"Setiap ditanya soal siapa capres-cawapresnya. Jawabannya, belum ada arahan Pak Lurah," ujarnya.
Awalnya, Jokowi mengaku penasaran siapa pak lurah yang dimaksud. Namun, pada akhirnya ia mengetahui kalau pak lurah itu menjadi kode untuk dirinya sendiri.
"Ternyata Pak Lurah itu, kode," ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Jokowi menegaskan kalau dirinya bukan ketua umum parpol maupun pimpinan koalisi parpol.
Menurut undang-undang pun, Kepala Negara merasa tidak memiliki wewenang untuk menentukan capres dan cawapres.
"Jadi saya mau bilang itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah."
