Infografis
Suara.com - Partai Gerindra meminta tidak ada pihak yang menyeret-nyeret nama Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam bergabungnya Pargai Golkar dan PAN di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani merujuk pernyataan Jokowi yang enggan dikait-kaitkan dengan capres dan cawapres karena bukan wewenangnya. Adapun Muzani mengutip pernyataan Jokowi saat menjawab, apakah ada restu presiden di balik gabungnya Golkar dan PAN.
"Ya Pak Jokowinya saja kan udah ngomong, enggak ada lurah-lurahan. Yang lurah itu siapa? Begitu," kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Karena itu Muzani meminta agar Jokowi tidak disangkutpautkan dengan koalisi yang memang bukan menjadi wewenang presiden.
"Jadi jangan bawa-bawa pak lurah, jangan bawa-bawa presiden karena ini adalah ranah partai politik," kata Muzani.
Saat berpidato di Sidang Tahunan MPR RI, Jokowi menyinggung soal dirinya yang kerap disebut sebagai pak lurah dalam urusan politik.
Gerah kerap disebut dengan kode 'Pak Lurah', Jokowi menegaskan kalau dirinya adalah Presiden Republik Indonesia.
"Ya, saya jawab saja, saya bukan lurah. Saya Presiden Republik Indonesia," kata Jokowi, Rabu.
Baca Juga: Jokowi Ungkit soal 'Arahan Pak Lurah' di Sidang Tahunan MPR, Surya Paloh: Jokes Saja
![Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kanan) dan Ketua DPR RI Puan Maharani (kiri) saat menghadiri Sidang Tahunan DPR MPR dan Pidato Kenegaraan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023). [Suara.com/Alfian Winanto/Pool via Dokumentasi Parlemen]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/08/16/96917-sidang-tahunan-dpr-mpr-presiden-joko-widodo-jokowi-maruf-amin-puan-maharani.jpg)
Sebutan 'Pak lurah' itu, kata Jokowi, tengah tren digunakan di kalangan politisi dan partai politik (parpol). Kode 'pak lurah' kerap digunakan politisi untuk menyebut Jokowi.
