Infografis
Suara.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AA La Nyalla Mahmud Mattalitti menyatakan pihaknya menerima aspirasi untuk melakukan kajian ulang terhadap sistem bernegara.
Untuk itu, pihaknya mengusulkan proposal kenegaraan amandemen UUD 1945.
Hal itu disampaikan La Nyalla dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI bersama DPR dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
"Perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini, bahwa kami di DPD RI telah menerima secara langsung aspirasi terkait perlunya bangsa ini melakukan kaji ulang atas sistem bernegara yang kita terapkan saat ini," kata La Nyalla.
Menurutnya, aspirasi tersebut datang dari sejumlah elemen, mulai dari kalangan tokoh organisasi masyarakat dan keagamaan, serta para purnawirawan TNI dan Polri, sampai raja dan sultan Nusantara, akademisi dan mahasiswa.
Kemudian, ia menyampaikan, DPD pun telah mengambil keputusan dalam Sidang Paripurna tanggal 14 Juli 2023.
Pada intinya DPD mendorong perlu ada amandemen terkait penyempurnaan dan penguatan konstitusi.
Pasalnya dalam perjalanannya amandemen 1999 sampai 2002 konstitusi telah meninggalkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi.
Untuk itu, DPD RI menawarkan lima proposal kenegaraan dengan naskah akademik penyempurnaan dan penguatan sistem tersebut, yang meliputi lima hal pokok.
Baca Juga: Bamsoet Usul UUD 1945 Diamandemen, Surya Paloh: Luar Biasa, Nanti Presiden Tidak Dipilih Langsung
Pertama, mengembalikan MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara.
