Infografis
Suara.com - Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh mengaku setuju dengan usulan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) terkait amandemen UUD 1945 demi memperkuat posisi MPR sebagai lembaga tertinggi negara.
"Yang membawa kembali sebuah pemikiran agar kita kembali mengamendemen UUD 1945, menempatkan posisi MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara," ujar Surya Paloh di Kompleks Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/8/2023).
Paloh menilai jika UUD 1945 jadi amandemen, maka pemilihan presiden tidak lagi digelar secara langsung. MPR nantinya bisa kembali menentukan figur presiden.
"Yang konsekuensinya nanti adalah pemilihan presiden tidak lagi secara langsung tapi tentu ditempatkan melalui pemilihan proses pemilihan di MPR itu sendiri," tutur Paloh.
Menurut dia, usulan amandemen UUD 1945 itu merupakan sesuatu hal yang bagus. Nantinya usulan itu akan digodok lebih jauh oleh MPR, DPR dan DPD.
"Saya pikir ini luar biasa ini, pikiran-pikiran yang bagus. Ini satu PR tersendiri bagi MPR, DPR, DPD untuk bersama-sama duduk berembuk dan mengusulkan usulan ini agar lebih konkret lagi," kata Paloh.
Usulan Bamsoet
Sebelumnya, Bamsoet berbicara terkait urgensi amandemen UUD 1945 dalam Sidang Tahunan MPR/DPR 2023 yang digelar di Kompleks Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/8/2023).
Bamsoet awalnya menyinggung mengenai kondisi Pemilu harus ditunda jika ada keadaan darurat seperti bencana. Bamsoet mengkhawatirkan hal tersebut membuat kekosongan kursi kekuasaan negara.
Baca Juga: Bamsoet Usul Amandemen UUD 1945 di Sidang Tahunan MPR, Mahfud: Itu Biasa dalam Politik
"Bagaimana pengaturan konstitusionalnya jika pemilihan umum tertunda, sedangkan masa jabatan Presiden, Wakil Presiden, anggota-anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta para menteri anggota kabinet telah habis?" kata Bamsoet dalam pidatonya.
