Infografis
Suara.com - Bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengkritik kapasitas sekolah yang ada di Indonesia. Ia menyebut hal ini menjadi faktor masalah sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Menurut Anies, sistem zonasi kerap dikeluhkan karena kapasitas sekolah naik jenjang dari SD hingga SMA malah makin sedikit. Akibatnya, para siswa akan berebutan di zonasi sama untuk mendapatkan sekolah negeri yang dituju.
"Zonasi itu gejala. Masalahnya ada bangku yang tidak cukup, selama bangku SD tidak sama dengan bangku kelas 1 SMP, 1 SMA pasti muncul problem tidak cukup tempat dan itu muncul tiap tahun ajaran," ujar Anies di Posbloc, Jakarta Pusat, Selasa (16/8/2023).
Anies pun menganalogikan kapasitas sekolah di Indonesia seperti piramida. Semakin tinggi jenjangnya, maka kapasitasnya lebih sedikit.
Baca Juga: Dikabarkan Bakal Umumkan Bakal Cawapres 18 Agustus, Anies: Kabar Dari Siapa? Itu Random
"Jadi selama bentuk bangku itu kaya piramida, yang dasar banyak, makin tinggi makin sedikit bangkunya maka situasi zonasi akan terus terjadi," ucapnya.
Karena itu, ia menyebut satu-satunya solusi adalah dengan menambah kapasitas sekolah. Dengan demikian, maka tiap zonasi akan memiliki kursi yang cukup untuk para siswa.
"Solusinya bukan hanya utak-atik gejalanya, siapkan solusinya, siapkan bangku sekolah yang cukup mulai yang masuk SD bisa tuntas sampai SMA," pungkasnya.
Pernyataan Anies ini berbeda dengan yang ia lakukan selama menjadi Gubernur DKI. Ketika jadi kepala daerah, Anies enggan memilih untuk melakukan pembangunan sekolah baru demi bisa menampung anak usia sekolah.
Anies mengakui memang seharusnya semua anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak bagaimanapun kemampuan ekonominya. Untuk memenuhi tujuan itu, Anies lebih memilih menggandeng sekolah swasta dengan memberikan subsidi agar menerapkan pembayaran murah seperti sekolah negeri.
Baca Juga: Jakarta Darurat Polusi Udara, Anies Sebut Penyebabnya PLTU di Sekitar Ibu Kota
"Kita ingin kemitraan antara swasta dengan pemerintah itu terjadi. jadi sesungguhnya penyedia pendidikan itu semuanya," ujar Anies di SDN 08 Ragunan, Rabu (28/9/2022).
"Nantinya kita sedang memproses untuk aturannya sehingga kita bisa mendukung sekolah-sekolah swasta dengan pembiayaan juga," tambahnya menjelaskan.
Menurut Anies, jika Pemprov terus menerus membangun sekolah negeri, maka sekolah swasta akan merugi. Apalagi biaya masuk sekolah negeri lebih murah dan lebih diminati.
"Swasta pun dibantu oleh pemerintah, swasta pun didukung oleh pemerintah. Jadi kita jangan pendekatannya negerisasi dari semua sekolah dan hanya pemerintah saja yang memiliki tanggung jawab," ucapnya.
Dengan cara ini, maka sekolah swasta dan negeri bisa bekerja sama dengan konsep yang sama. Siswa yang tidak diterima saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tetap mendapatkan kualitas pendidikan yang setara meski dididik di sekolah swasta.
"Sehingga sekolah swasta dan negeri bisa mengikuti konsep yang sama, pembiayaan yang juga dibantu oleh pemerintah," ucapnya.
Karena itu, ia tidak memilih untuk selalu membangun sekolah sebagai solusi atas kurangnya kuota penerimaan sekolah negeri.
"Jadi tidak harus selamanya kita menambah sekolah tapi justru bisa mendukung sekolah-sekolah swasta yang sudah ada," pungkasnya.
