Infografis
Suara.com - Satu per satu dugaan kejanggalan pada proyek BTS 4G Badan Aksesbilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (BAKTI Kominfo) terungkap di persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (15/8/2023).
Salah satunya pemotongan denda, konsorsium harusnya membayar denda ke kas negara sebesar Rp 346 miliar, namun dipotong menjadi Rp 87 miliar.
Faktu itu terungkap, berdasarkan keteranggan mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BAKTI Kominfo, Elvano Hatorangan yang dihadirkan sebagai saksi.
Dia dijadikan saksi untuk para terdakwa eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, eks Direktur Utama (Dirut) Bakti Anang Achmad Latif, dan eks Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia ((HUDEV) UI) Yohan Suryanto.
Hakim Ketua Fahzal Hendri mempertanyakan pemotongan denda tersebut kepada Elvano sebagai PPK.
"Menyangkut masalah denda kemarin, denda awalnya Rp346 miliar terus kenapa jadi Rp87 miliar pak?" tanya Hakim.
Elvano menjawab pemotongan denda itu berdasarkan perintah dari Anang selaku direktur utaman Bakti. Dijelaskan denda Rp346 miliar sebenarnya sudah sesuai dengan perhitungan.
"Pak Anang menghampiri kami, dan pada saat itu menanyakan kepada kami, berapa besar nilai dendannya. Kemudian saya sampaikan kepada Pak Anang, bahwa nilai dendanya 300 (miliar) sekian. Lalu Pak Anang sampaikan bahwa itu terlalu besar bagi penyedia," jelas Elvano.
Elvano mengakui, pemotongan denda tersebut tidak sesuai dengan aturan yang tertuang dikontrak. Namun disebutnya, pandemi covid-19 menjadi pertimbangan.
"Pada saat itu pak Anang memerintahkan kami untuk melakukan perhitungan denda berdasarkan dampak Covid-19 juga yang mulia, PPKM dan sebagainya," kata dia.
