Infografis
Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengingatkan agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tak hanya fokus mencari untung. Perusahaan daerah justru perlu mengutamakan pelayanan masyarakat.
Untuk itu, Kepala Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran dan Industri BP BUMD DKI Jakarta, Thomas menyebut pemerintah disebutnya akan berupaya untuk menjembatani kepentingan tiap BUMD dalam hal komersil dan pelayanan publik.
Terlebih memang selain menjalankan program Pemprov, BUMD harus tetap menjalankan komersialiasi demi keberlangsungan perusahaan.
"Karena yang kita tahu BUMD itu bukan PNS (Pegawai Negeri Sipil). Sehingga karyawannya perlu diberikan gaji, kesejahteraan yang memang sumbernya dari operasi perusahaan itu sendiri," ujar Thomas dalam dalam diskusi Balkoters Talks bertajuk di Bengkel Jurnalis Balai Kota DKI, Senin (14/8/2023)
Baca Juga: Pelajar di Jaktim Siram Temannya Pakai Air Keras, Polisi: Dendam karena Kerab Diejek Saat Tawuran
Ia meminta, ketika berkaitan dengan kenaikan tarif layanan publik yang dikelola BUMD, perlu diperhatikan apa saja yang menjadi faktornya. Pemberian subsidi atau sejenisnya akan dilakukan secara tepat agar kepentingan masyarakat dan tujuan komersil perusahaan tetap berjalan beriringan.
"Kita memang harus memahami entitas dia ada benturan kepentingan dalam rangka menjalankan operasi perusahaan dengan isu peningkatan tarif yang memberatkan masyarakat. Nah itulah yang penting peran dari pemerintah sendiri untuk bisa menjembatani kepentingan itu," tutur Thomas.
Di tempat yang sama, Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah menyebut Pemprov perlu melakukan pendekatan khusus demi menyambut Jakarta sebagai kota ekonomi skala global.
Trubus mengatakan, terdapat tiga pendekatan kebijakan yang perlu diperhatikan. Pertama, Pemprov perlu memberdayakan masyarakat agar tidak hanya mengandalkan bantuan sosial atau subsidi semata.
"Pemda DKI dalam hal ini BUMD berupaya agar mengurangi sekat masyarakat antara mereka yang hidup dalam kondisi berlebih dan berbelanja di mal mewah dengan masyarakat kita yang hanya bisa membeli pasar tradisional. Maka, bagaimana membuat masyarakat berdaya," kata Trubus.
Baca Juga: Pengamat: Solusi Atasi Polusi Udara di Jakarta Konteks Jangka Pendeknya Bukan WFH
Selanjutnya, BUMD juga harus punya peran penting dalam mengadvokasi dan mendampingi masyarakat khususnya yang tergolong kelompok miskin ekstrem.
"Seperti budidaya atau on farming itu bagus. Orang Jakarta bisa diorientasikan tidak semata-mata sebagai kelompok konsumtif, tapi juga bisa bertani, banyak tanah terlantar yang bisa dimanfaatkan," ucapnya.
"Yang ketiga, pendekatan berkeadilan. kebijakan DKI Jakarta perlu pembenahan secara menyeluruh dalam konteks pemanfaatannya untuk publik."
