Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 2.707 laporan dugaan korupsi sepanjang Semester 1 pada 2023. Sebanyak 2.707 laporan yang masuk, DKI Jakarta paling banyak mengadukan dugaan korupsi ke KPK.
"Selama Semester 1 2023 KPK telah menerima 2.707 laporan. Yakni melalui email, KPK Whistle Blowing System (KWS), langsung demonstrasi, media sosial, SMS, surat/fax, maupun telepon," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (14/8/2023).
Dari 2.707 pengaduan, ditemukan 329 yang tidak memenuhi kriteria dugaan tindak pidana korupsi sehingga diarsiapkan. Sementara 2.378 dilanjutkan pada proses verifikasi.
"Dari 2.378 laporan ini, 2.229 telah selesai diverifikasi," ujar Tanak.
Baca Juga: Antisipasi El Nino, Pemprov DKI Siapkan Stok Beras Dua Kali Lipat Dibandingkan Tahun Lalu
Selanjutnya dari 2.229, tiga diteruskan ke internal, satu pengaduan ke ekternal atau aparat penegak hukum lain, 1.057 pengaduan ditindaklanjuti untuk penelaahan. Dan 1.168 laporan belum dapat ditindaklanjuti karena tidak disertai dengan uraian dugaan fakta tindak pidana korupsi.
"Dari 1.057 laporan, proses telaah telah diselesaikan sejumlah 962 laporan, dengan rekomendasi tindak lanjut untuk eksternal 11 laporan, internal 83 laporan, klarifikasi Dit. PLPM 118 laporan, dan pengarsipan 750 laporan," jelasnya.
Tanak merinci, sejumlah laporan yang masuk ke KPK, DKI Jakarta menjadi provinsi terbanyak melaporkan kasus korupsi, yakni 359 pengaduan. Kemudian disusul Jawa Barat 266 pengaduan, Jawa Timur 213 pengaduan, Sumatera Utara 202 pengaduan, dan Jawa Tengah 135 pengaduan.
"Laporan dimaksud meliputi, pemda, kementerian/lembaga, BUMN, BUMD yang berada di wilayah masing-masing," terangnya.
Baca Juga: Ada Kasus Korupsi dan Asusila, Dewas Nilai Kinerja KPK Meningkat 93,65 Persen, Kok Bisa?
