Infografis
Suara.com - Peneliti Bidang Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro memaknai pernyataan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar soal biaya politik sebesar Rp 40 miliar untuk jadi calon anggota legislatif (caleg) sebagai bukti perlunya pembenahan partai politik dan sistem pemilu.
Menurutnya, politik uang kerap terjadi, lantaran partai politik bisa melaksanakan fungsinya sebagai pilar utama demokrasi dan aset negara.
"Sistem kaderisasi dan promosi kader belum dilakukan secara modern dan profesional," kata Siti Zuhro saat dihubungi, Senin (14/8/2023).
Dia menilai sistem merit yang menjadikan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sebagai pertimbangan utama belum diberlakukan partai politik dalam mempromosikan kader-kadernya.
Hal yang sama, lanjut dia, juga belum diberlakukan dalam penentuan ketua umum partai politik yang umumnya hanya memiliki satu orang calon sehingga tidak ada kontestasi yang sehat di internal partai politik.
Contohnya, pernyataan Mantan Ketua Umum Partai Golkar periode 2004-2009 Jusuf Kalla yang memyebut perlunya modal hingga Rp 600 miliar untuk menjadi ketua umum Golkar.
"Hal ini tentunya menafikan hak otonom kader yang semestinya dikedepankan agar tak memberi kesempatan maraknya politik uang," ujar Siti Zuhro.
Lebih lanjut, Siti Zuhro juga mengkritisi sistem pemilu langsung yang berlaku sejak 2004. Sistem tersebut dinilai menimbulkan banyaknya pelanggaran.
"Dengan kondisi parpol seperti itu dan literasi politik warga yang belum memadai, pemilu langsung belum memberikan kemanfaatan yang signifikan karena banyaknya pelanggaran dan penyimpangan," katanya.
Baca Juga: Cak Imin Sebut Ongkos Politik Caleg Rp 40 Miliar, Pakar: Refleksi Demokrasi Berbiaya Tinggi
Sebelumnya, Muhaimin Iskadar yang karib disapa Cak Imin mengungkapkan bahwa ada biaya politik sekitar Rp 40 miliar yang diperlukan jika seseorang ingin menjadi calon legislatif di DPR RI.
