Infografis
Suara.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) angkat bicara usai terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanty yang menolak saling memberikan kesaksian dalam sidang kasus pencemaran nama baik Luhut Binsar Pandjaitan.
Menurut JPU, penolakan yang diajukan oleh Haris dan Fatia tidak memiliki dasar hukum yang jelas. JPU menilai Haris dan Fatia tidak dikategorikan sebagai saksi yang dapat menolak memberikan keterangan di persidangan.
"Bahwa penolakan yang diajukan oleh para pihak ini tidak berdasar formil, hukum formil. Karena sebagaimana kita tahu Pasal 322 Ayat 1, para pihak pada saat memberikan keterangan sebagai saksi tidak masuk dalam kelompok yang dapat menolak keterangan sebagai saksi," kata JPU di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Senin (14/8/2023).
"Dan juga para pihak tidak masuk dalam ketentuan Pasal 168 yaitu pihak yang dapat memberikan keterangannya sebagai saksi, yang harus menyimpan rahasia negara dan sebagainya," imbuh JPU.
Dalam hal ini, JPU turut mengutip Surat Edaran Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan saksi mahkota keterangannya bisa didengar di persidangan.
"Kami mengutip Surat Edaran MA Nomor 5 tahun 2015, dimana secara praktikal MA sudah mengakui keberadaan saksi mahkota untuk diajukan untuk didengar keterangannya sebagai saksi," kata jaksa.
Dengan begitu, JPU memohon agar majelis hakim mengabulkan permohonan pemeriksaan saksi terdakwa Haris Azhar dan Fatia.
"Oleh karena itu pendapat para pihak untuk memberikan keterangan sebagai saksi mahkota tidak berdasar Yang Mulia," lanjut JPU.
Penolakan Haris dan Fatia
Baca Juga: Kompak! Haris Azhar dan Fatia Tolak Saling Bersaksi di Sidang Kasus Lord Luhut
Sebelumnya, JPU mengajukan sidang lanjutan kasus 'Lord' Luhut beragendakan pemeriksaan saksi mahkota. Artinya Haris Azhar dan Fatia saling memberikan kesaksian.
