Infografis
Suara.com - Ekonom senior Faisal Basri kini berdiri tegas menentang kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal hilirisasi nikel.
Sontak, para Menteri Jokowi datang membela sang Presiden usai dicecar habis-habisan oleh Faisal.
Faisal Basri sebelumnya menentang pernyataan Jokowi yang mengungkap bahwa pemerintah kini tengah menikmati segudang manfaat dari hilirisasi nikel yang mampu menghasilkan nilai ekspor yang tinggi.
Jokowi juga menegaskan bahwa hilirisasi nikel meraup keuntungan yang lebih cuan terutama melalui perpajakan.
Baca Juga: Momen Ari Lasso Gigit Jari saat Salah Tapping Gate LRT Jabodebek Bareng Jokowi
“Karena dari situ dari hilirisasi kita bisa mendapatkan PPN, PPh Badan, PPh Karyawan, PPh Perusahaan, royalti, bea ekspor, penerimaan negara bukan pajak semuanya ada di situ. coba dihitung aja dari Rp 17 triliun sama yang Rp 500 triliun gedean mana?” kata Jokowi saat uji coba LRT Jabodebek, Kamis (10/8/2023)
Faisal Basri: Hilirisasi nikel hanya menguntungkan Tiongkok
Faisal dibuat ragu dengan pernyataan Jokowi tersebut.
Ia menilai bahwa fakta dan data yang dipaparkan oleh Jokowi tak kredibel. Faisal menilai bahwa hilirisasi nikel hanya menguntungkan pihak asing yakni Tiongkok.
"Jadi, nihil pula penerimaan pemerintah dari laba luar biasa yang dinikmati perusahaan smelter nikel. Perusahan-perusahaan smelter China menikmati 'karpet merah' karena dianugerahi status proyek strategis nasional," ujar Faisal Basri yang dikutip dari blog pribadinya, Sabtu (12/8/2023)
Baca Juga: Airlangga Bentuk Tim Teknis Golkar-Gerindra, Bahas Kerja Sama Politik Jelang Pemilu 2024
Faisal menaruh tudingan ke Kementerian Keuangan atau Kemenkeu yang memuluskan Tiongkok bisa menikmati hasil nikel dari Indonesia.
"Kementerian Keuanganlah yang pada mulanya memberikan fasilitas luar biasa ini dan belakangan lewat Peraturan Pemerintah dilimpahkan kepada BKPM," lanjut Faisal.
Adapun Faisal menuding perusahaan smelter nikel dari Tiongkok tak membayar sepeserpun royalti kepada Indonesia.
"Apakah perusahaan smelter China tidak membayar royalti? Tidak sama sekali," curiga Faisal.
Menteri Jokowi datang membela
Para menteri Jokowi melalui orang kepercayaan mereka kini datang membela Jokowi.
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan kini mengirim tangan kanannya untuk menyanggah pernyataan Faisal Basri atas kritik miringnya terhadap kebijakan Presiden.
Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto sebagai perwakilan Luhut memaparkan 5 sanggahan kepada Faisal.
"Ada lima klaim Faisal Basri dalam artikel bantahannya, yaitu (1) Angka ekspor produk hilirisasi nikel Rp 510 triliun yang disampaikan Presiden Jokowi salah, (2) Pemerintah mendapatkan pajak dan penerimaan negara yang lebih kecil dengan melarang ekspor bijih nikel," bunyi pernyataan tertulis Seto
"Kemudian, (3) Pemerintah memberikan harga bijih nikel "murah" kepada para smelter, (4) Nilai tambah hilirisasi nikel 90% dinikmati investor Tiongkok, (5) Kebijakan hilirisasi nikel tidak menimbulkan pendalaman industri karena kontribusi industri pengolahan terhadap PDB justru menurun," tambah dia.
Senada dengan Seto, Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo juga menampik pernyataan Faisal Basri.
Yustinus menilai bahwa Faisal salah besar ketika pemerintah tak menerima sepeserpun hasil dari ekspor nikel via PNBP.
"Bang Faisal Basri yang baik, saya jawab satu hal dulu, PNBP dan royalti. Anda keliru ketika bilang tidak ada pungutan karena faktanya melalui PP 26/2022 diatur tarif PNBP SDA dan royalti atas nikel dan produk pemurnian," tegas Yustinus.
Kontributor : Armand Ilham
