Infografis
Suara.com - Massa buruh memblokade jalan MH Thamrin ke arah Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, siang ini. Aksi blokade jalan tersebut merupakan bentuk protes akibat banyak pendemo yang tertahan di sejumlah titik menuju titik kumpul, yaitu depan Kantor International Labour Organization (ILO).
"Bekasi, Jakarta Timur, Jakarta Utara, pelabuhan, Banten, Serang ribuan itu yang tertahan," kata Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2023).
Pada kesempatan yang sama, perwakilan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Ahmad Taufik menyebut massa aksi tidak mungkin mendatangi Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang sebelumnya direncanakan.
"Mau ke arah MK, cuma pasti diblokade di Patung Kuda," ujar Ahmad.
Baca Juga: Tuntut Cabut Omnibus Law, Massa Buruh Mulai Gelar Aksi Menuju Kantor ILO
Dia mengaku aksi blokade ini juga bertujuan untuk menarik perhatian karyawan di perkantoran agar mereka menyadari bahwa aksi ini juga demi kepentingan pekerja.
"Itu menarik perhatian teman-teman di kantor untuk aksi, karena mereka terdampak juga UU Ciptaker," tandas Ahmad.
Pantauan Suara.com di lokasi, massa aksi saat ini menduduki Jalan MH Thamrin pada jalur yang mengarah ke Jalan Medan Merdeka Barat, tepatnya di depan Gedung Jaya.
Tuntut Demo Buruh
Diketahui, Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) dan Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menggelar unjuk rasa hari ini. Aksi ini rencananya digelar di depan Gedung Mahkamah Konstitusi dan Istana Negara.
AASB dan Gebrak akan menuntut pemerintah mencabut Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Omnibus Law Cipta Kerja beserta Peraturan Pemerintah di bawahnya.
Dalam keterangan yang didapatkan Suara.com, Gebrak juga membawa tuntutan lain yaitu pencabutan terhadap UU yang dianggap bertentangan dengan konstitusi seperti UU Mineral dan Batubara (Minerba), KUHP, UU Ibu Kota Negara (IKN), UU Pertanian, UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), serta UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
"Cabut Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 tentang penyesuaian waktu kerja dan pengupahan pada perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang terdampak perubahan ekonomi global," demikian pernyataan Gebrak, dikutip pada Kamis (10/8/2023).
Selain itu, mereka juga menolak Bank Tanah dan meminta penghentian liberalisasi agraria dan perampasan tanah. Kemudian, Gebrak juga menuntut agar tidak ada pembungkaman ruang demokrasi di lingkungan akademik.
Tuntutan lainnya ialah agar represifitas dan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat di semua sektor masyarakan bisa dihentikan.
Di sisi lain, AASB menuntut agar Presiden Joko Widodo mencabut UU Cipta Kerja, UU Kesehatan, UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan mewujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat.
Presidium AASB Jumhur Hidayat mengatakan ketiga undang-undang tersebut mengabaikan kesejahteraan rakyat, khususnya kaum buruh.
"Kami berkeyakinan bahwa berbagai UU tersebut adalah antikonstitusi, bahkan anti-Pancasila sehingga perlu mendapat koreksi fundamental," kata Jumhur di Sekretariat Bersama AASB, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (8/8/2023).
Untuk itu, lanjut dia, AASB menghimpun sekitar 40 organisasi buruh untuk melakukan aksi. Sebab, Jumhur menilai upaya dialog, hingga hukum di Mahkamah Konstitusi tidak mewujudkan tuntutannya.
"Kami menggelar Aksi Akbar Buruh Ultra Damai 10 Agustus 2023 secara besar-besaran ini dengan suau keyakinan bahwa Presiden RI mau mendengarkan dan merasakan denyut nadi keresahan rakyat, khususnya kaum buruh Indonesia sehingga mau mencabut UU yang antikonstitusi dan anti-Pancasila itu," tutur Jumhur.
