Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara merupakan sentra ekonomi baru di Indonesia. Ia juga mengklaim proyek itu menjadi yang terbesar di dunia saat ini. Sebanyak 34 ribu hektar lahan di sana pun sudah dibeli.
"Kita juga berani membuka sentra ekonomi baru, yaitu IKN. Di dunia sekarang ini proyek terbesar yang ada namanya Ibu Kota Negara Nusantara," kata Jokowi dalam Musyawarah Nasional Persatuan Real Estate Indonesia (REI) ke XVII Tahun 2023 di Jakarta Selatan, Rabu (9/8/2023).
"Ada 34 ribu hektar lahan sudah bisa dibeli. Enggak ada gratisan di sana. Harganya berapa? Tanya ke Pak Kepala Otorita (Bambang Susantono). Ini peluang," tambah Jokowi.
Lantas, sebesar apa hingga IKN diklaim sebagai proyek terbesar di dunia? Apa yang mendasarinya hingga menjadi mega proyek? Dari segi dana atau yang lainnya? Berikut informasi selengkapnya yang telah berhasil Suara.com rangkum.
Baca Juga: Jokowi Minta Pengusaha Properti Borong Lahan di IKN: Engga Ada Gratisan!
Sebesar Apa Proyek IKN?
Saat itu, Jokowi juga menyampaikan bahwa menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), laju ekonomi Indonesia baru-baru ini mengalami kenaikan sebesar 5,17 persen. Hal ini lantas membuat Indonesia dinilai tergolong baik di antara negara-negara G20.
"Negara-negara G20 yang (ekonominya) tumbuh di atas 5 persen itu hanya Indonesia, India, China. Yang lain maaf, saya enggak bisa sebutkan nanti tersinggung," ungkap Jokowi.
IKN disebut-sebut bakal terus memajukan perekonomian Indonesia. Sementara itu, dalam pembangunannya, pemerintah kerap merayu pihak swasta untuk melakukan investasi. Beragam insentif pun mulai disiapkan, termasuk keringanan pajak.
Badan Otorita IKN mengklaim minat swasta untuk berinvestasi lebih besar dari lahan yang tersedia. Proyek dengan nilai Rp466 triliun itu juga diyakini akan terus berjalan, meski perekonomian dunia sejak tahun lalu diprediksi bakal menghadapi resesi.
Baca Juga: Jokowi Pamer Pembangunan Ibu Kota Baru di Kalitim Jadi Proyek Terbesar di Dunia
Pembangunan IKN tahap pertama sudah dimulai dengan memakai dana dari APBN dan akan berlangsung hingga 2024. Meski dianggap bisa meningkatkan ekonomi, namun sejumlah pengamat takut megaproyek ini malah menjadi beban negara.
Sebab, pembangunannya terlalu berisiko dan dikhawatirkan pihak swasta ke depannya tidak akan tertarik. Adapun rencananya, investasi swasta dikumpulkan sebanyak Rp372 triliun dari total Rp466 triliun. Sementara sisanya ditanggung APBN.
Jokowi sendiri masih terus berusaha meyakinkan para pengusaha untuk berinvestasi di IKN. Ia juga menjamin keberlanjutan proyek IKN, meski pemerintahan berganti. Sebab, proyek ini bertujuan untuk membangun ekonomi di wilayah Indonesia Timur.
Investasi telah dibuka untuk 921 hektare lahan di bagian utara Kawasan Inti Pusat Pemerintahan di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Badan Otorita IKN dan Kementerian Investasi sudah menyiapkan intensif.
Salah satunya, kemudahan perizinan serta keringanan pajak. Tak hanya itu, Kementerian ATR/BPN juga berencana akan memberikan intensif berupa perizinan Hak Guna Bangunan (HGB) selama 80 tahun yang bisa saja diperpanjang hingga 160 tahun di IKN.
Tak hanya itu, pemerintah pun mencari investor ke negara-negara lain seperti Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, mengklaim bahwa IKN akan menerima kucuran dana dari investor asing sebesar Rp200 triliun.
Bahlil juga menyebut negara-negara yang tertarik berinvestasi di IKN, yakni mulai Uni Emirat Arab, Korea Selatan, Taiwan, China serta beberapa negara Eropa. Uni Emirat Arab, diklaim akan menyetorkan dana US$20 miliar ke Indonesia, termasuk untuk proyek IKN.
Kementerian PUPR sudah membangun beberapa infrastruktur dasar IKN. Mulai dari Jalan Lingkar Sepaku hingga Bendungan Sepaku Semoi. Lalu, 34 paket konstruksi di KIPP senilai Rp23 triliun dan 25 paket di luar KIPP Rp11,32 triliun pun disiapkan.
Pembangunan IKN di Kalimantan Timur diketahui membutuhkan dana sebesar Rp43 triliun, dengan kemungkinan tambahan Rp15 triliun. Sementara alokasi anggaran PUPR untuk 2022 adalah Rp5,1 triliun, pada 2023 mencapai Rp20,8 trilun, dan sisanya akan dianggarkan pada 2024.
Kontributor : Xandra Junia Indriasti
