Cek Fakta
Suara.com - I Wayan Koster menyatakan bakal fokus ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) setelah tidak lagi menjabat sebagai Gubernur Bali per 5 September 2023 mendatang.
Ia menegaskan, bakal memenangkan bakal capres Ganjar Pranowo dalam posisinya sebagai Ketua DPD PDIP Provinsi Bali. Bahkan, ia menargetkan, kemenangan Ganjar di Bali pada Pilpres 2024 bisa mencapai angka yang sama dengan prosentase keterpilihanan Joko Widodo pada Pilpres 2019.
"Pokoknya Bali itu metal, merah total dan Ganjar di Bali harus menang di atas 90 persen, dahulu Pak Jokowi menang 92 persen, Pak Ganjar saya harapkan juga bisa mencapai target minimum sama dengan 92 persen," kata Koster dalam keterangannya, Senin (7/8/2023).
Ia mengatakan, selepas melaksanakan tugas kepartaian, bakal beraktivitas kembali ke desa setelah tidak bertugas sebagai Gubernur Bali.
Baca Juga: Pembangunan Tol Bawah Laut Jawa-Bali Viral, Gubernur Koster Tolak Keras
"Saya menjalankan aktivitas biasa kembali ke desa karena saya akan tinggalnya di desa nanti sambil mencari inspirasi juga berkomunikasi dengan para petani para pelayan para perajin masalah lingkungan juga sungai yang kotor, danau yang kotor, sumber air yang kotor, kemudian soal sampah infrastruktur dan sebagainya itu," tuturnya.
Selain itu, ia mengemukakan, bakal berkeliling Bali untuk turun langsung melihat dari dekat hasil lima tahun bekerja sebagai gubernur.
"Saya akan keliling Bali untuk melihat kondisi lapangan karena dalam lima tahun saya sebagai gubernur, saya fokus kepada kebijakan-kebijakan kaitannya dengan memperkuat adat dan budaya, surat ekonomi dan infrastruktur. Ke depan Tentu saja Ini berharap akan berlanjut ini harus didukung dengan fakta lapangan yang lebih akurat lagi," sambungnya.
Saat ditanya soal peluang kemungkinan memperoleh rekomendasi dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai Cagub Bali pada Pilkada serentak 2024, Koster enggan memerinci soal rekomendasi dari partai untuk menjadi kandidat pada Pilgub Bali pada 2024.
"Kalau rekomendasi itu kewenangan Ibu Megawati Soekarnoputri ketua umum PDI Perjuangan yang punya hak prerogratif. Belum ada bahasan, tapi kan sudah ada bahasan yang biasa diberlakukan, tidak ada satu yang satu periode, semuanya dua periode. Itu yang terjadi di PDI Perjuangan semuanya diberikan kesempatan dua periode," katanya.
Baca Juga: Koster Kebut LRT di Bali, Pengamat Sebut Tak Cocok, Bisa Timbulkan Permasalahan
