Infografis
Suara.com - Pemerintah kini tengah mengerahkan segala langkah untuk menyelamatkan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaytun usai sang pemimpin, Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka.
Panji kini harus menghadapi proses hukum lantaran dilaporkan atas kasus penistaan agama. Panji dituding bertanggung jawab atas beberapa
Otomatis, kini terjadi vakum kepemimpinan di Ponpes Al Zaytun lantaran ditinggal Panji mengurus proses hukum.
Sontak, pemerintah berupaya dalam penyelamatan Ponpes Al Zaytun.
Baca Juga: Daftar Kasus Penistaan Agama: Ada Seleb Lina Mukherjee hingga Panji Gumilang
Pemerintah rombak kurikulum Ponpes Al Zaytun
Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi dalam Sabtu (5/8/2023) menjelaskan kiat-kiat pemerintah agar Ponpes Al Zaytun bisa tetap beroperasi dan para santri bisa melanjutkan pembelajaran mereka.
Pemerintah kini juga tengah menggandeng Kementerian Agama atau Kemenag dalam upaya penyelamatan itu.
Pertama, pemerintah perlu melakukan perombakan kurikulum pendidikan yang diterapkan dalam Ponpes Al Zaytun.
Perombakan tersebut diawali dengan melakukan review alias mengulas beberapa kurikulum yang tengah dijalankan.
Baca Juga: Curiga Panji Gumilang Dikriminalisasi, Bareskrim: Kalau Kuasa Hukum Sah-sah Saja Bicara Itu
Kahfi menaruh perhatian ke beberapa kurikulum terkait dengan dugaan ajaran sesat yang diajarkan dalam ponpes yang terletak di Jawa Barat ini.
Ulasan tersebut dilakukan demi menentukan apakah kurikulum berkaitan dengan Isu-isu di pesantren tersebut yang menimbulkan kontroversi.
Sebelumnya, beberapa ajaran di Al Zaytun menjadi sorotan lantaran dituding sesat. Al Zaytun sempat dilanda kontroversi terutama kala potret prosesi salat berjamaah Idul Fitri beberapa waktu lalu.
Prosesi ibadah tersebut dinilai sesat lantaran para warga akademik Al Zaytun mencampur barisan laki-laki dengan barisan perempuan.
Memetakan kualitas pengajar
Pemerintah kemudian akan melakukan pemetaan kualitas pengajar yang ada di Al Zaytun. Pengajar akan diawasi apakah mereka memiliki pandangan sesat atau tidak.
Diharapkan melalui pengawasan tersebut, pengajar Al Zaytun memiliki sikap moderat dalam beragama.
Pengelolaan aset
Kahfi juga mengungkap bahwa pemerintah juga turut memetakan alokasi aset yang dimiliki oleh ponpes tersebut.
Kahfi menilai bahwa kini Al Zaytun memiliki aset yang melimpah dan memiliki potensi untuk dimanfaatkan demi kepentingan publik dan umat Islam.
Melakukan pemantauan alumni
Alumni Al Zaytun juga menjadi perhatian lainnya. Kahfi melihat bahwa Al Zaytun memiliki jumlah alumni melimpah yang tersebar di berbagai daerah.
Pemerintah dinilai perlu memantau alumni yang ada dan menilai apakah mereka di masyarakat turut menyebarkan ajaran sesat atau tidak.
Sebab Kahfi menilai selama ini Al Zaytun terindikasi mencetak para alumni dengan menyisipi ajaran-ajaran Negara Islam Indonesia atau NII.
Kontributor : Armand Ilham
