Suara.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta beberapa instansi terkait selesai membahas telaahan mengenai hasil kelulusan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Teknis tahun 2022. Hasilnya, kebijakan reformulasi PPPK Teknis resmi diberlakukan pada 2022.
Adapun reformulasi PPPK Teknis akan melalui optimalisasi berupa pemeringkatan atau ranking terhadap setiap jabatan yang formasinya masih belum terpenuhi.
Kebijakan ini ini tertuang dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 571 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Pengisian Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknis pada Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2022.
Lalu, apa itu reformulasi PPPK teknis? Ketahui pengertian, tujuan hingga mekanismennya dalam ulasan berikut ini.
Reformulasi seleksi PPPK teknis merupakan bentuk afirmasi yang akan diberikan oleh pemerintah kepada seluruh peserta Eks THK-II dan juga peserta tenaga non-ASN atau honorer yang sudah mengabdi.
Kebijakan ini berlaku termasuk kepada mereka yang bekerja di lingkungan Kementerian Agama untuk mengisi jabatan fungsional teknis. Dengan catatan, eks THK-II dan honorer harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan.
Melalui reformulasi PPPK teknis, Kementerian PANRB dan BKN setuju untuk melakukan reformulasi nilai ambang batas terhadap PPPK teknis.
Artinya, setiap jabatan berkesempatakan mendapatkan nilai ambang batas berdasarkan hasil dari nilai terendah pada jabatan yang sama yang belum terisi maupun para pelamar yang tidak memenuhi nilai ambang batas.
Walaupun mungkin belum dapat memuaskan seluruh pihak, Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas, mengungkapkan jika langkah ini diambil untuk tetap menjaga kualitas rekrutmen supaya sesuai dengan kebutuhan formasi yang masih ada.
Baca Juga: Peluang Lolos PPPK Makin Terbuka, Menpan-RB Sampaikan Regulasi Baru Tes CPNS
Reformulasi PPPK Teknis juga terus berupaya untuk memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara yang telah memenuhi syarat, mengikuti seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN).