Infografis
Suara.com - Akademisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung tengah jadi perbincangan karena mengkritik Presiden Joko Widodo terkait proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Namun dalam orasinya, Rocky menyebut kata "bajingan" dan "tolol" yang dianggap menghina Jokowi sebagai presiden.
Buntut dari pernyataan tersebut, Rocky dilaporkan oleh sejumlah relawan pendukung Jokowi ke pihak kepolisian.
Lantas sebenarnya seberapa 'problematik' proyek IKN menurut Rocky Gerung tersebut? Simak penjelasan berikut ini.
Pernyataan Rocky Gerung Soal Proyek IKN Jokowi
Baca Juga: Breaking News! Sat Set, Jakarta-Sukabumi Cuma 2,5 Jam, Jokowi: Ini Kado HUT RI-78 untuk Jabar
Video orasi Rocky Gerung menghina Presiden Jokowi itu terjadi di sebuah forum buruh di Bekasi. Ketika itu Rocky mengkritik proyek IKN Nusantara yang berusaha dipertahankan Jokowi sebagai sebuah legasi.
"Begitu Jokowi kehilangan kekuasaan, dia jadi rakyat biasa, nggak ada yang peduli nanti. Tapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya, dia masih pergi ke China buat nawarin IKN," ujar Rocky Gerung.
Rocky menyebut Jokowi sibuk mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi lain untuk mencari kejelasan nasib legasinya. Jokowi dinilai hanya memikirkan nasib sendiri, bukan kepentingan buruh.
"Presiden Jokowi tidak pernah peduli permintaan buruh. Dia berupaya untuk menunda pemilu karena belum dapat kesepakatan dari ketua-ketua partai siapa yang akan melindungi dia ketika lengser," ujarnya.
"Itu bajingan tolol, kalau dia bajingan pintar dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut," kata Rocky.
Baca Juga: Saat Jokowi Lindungi Gibran yang Tengah Diserang Soal Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres
Gerilya Jokowi Gaet Investor Untuk IKN
Presiden Jokowi memang gencar merayu investor untuk ikut membangun IKN selama kunjungan kerja ke sejumlah negara. Sebut saja dalam pertemuan dengan pimpinan sejumlah perusahaan di China pada 28 Juli lalu, Jokowi menyampaikan Indonesia telah menyiapkan 34 ribu hektare lahan di IKN. Dia berharap investor swasta dapat berinvestasi pada proyek tersebut.
Gerilya Jokowi mempromosikan IKN juga dilakukan ketika berkunjung ke Australia pada 4 Juli lalu. Ketika itu Jokowi mengatakan peluang investasi pada beberapa sektor di IKN terbuka lebar bagi investor, bahkan potensi investasinya mencapai 25 miliar dolar AS.
Pada 7 Juni lalu, Jokowi juga 'jualan' IKN ketika berpidato di Ecosperity Week di Singapura. Saat itu Jokowi menyampaikan bahwa situasi Indonesia kondusif jelang tahun politik.
Sebelumnya pada Oktober 2022, Jokowi meminta para investor untuk tidak ragu-ragu menanamkan investasinya di IKN. Menurut Jokowi, urusan lahan, insentif investasi, hingga regulasi dapat dikonsultasikan pada menteri terkait. Jokowi berharap pada 17 Agustus 2024 mendatang, peringatan HUT ke-79 RI dapat digelar di halaman Istana Kepresidenan di IKN.
IKN memang telah menjadi prioritas Jokowi. Pemerintah mengemban amanah untuk mewujudkan IKN melalui UU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai pada 2024, namun nyatanya saat ini masih sepi investor.
Strategi Luhut Binsar Pandjaitan selaku Ketua Tim Satgas Percepatan Investasi IKN menggunakan mandor asing dalam pembangunan IKN menunjukkan rendahnya minat investor untuk berinvestasi di sana. Padahal di luar proyek IKN, masih ada 10 target Presiden Jokowi yang berpotensi tidak tercapai pada 2024.
Kebijakan Tolol Dagang IKN Menurut Rocky Gerung
Rocky Gerung menerangkan pilihan kata "bajingan tolol" yang ditujukan pada Presiden Jokowi. Dia mengatakan hal itu untuk membiasakan agar masyarakat jujur menyampaikan pendapatnya terkait kebijakan pemerintah.
"Kalau memang presiden gagal dan saya sebut tolol, ya kebijakannya yang tolol. Misalnya IKN, konteksnya IKN, itu kebijakan tolol, sudah ditolak di mana-mana masih didagangin," kata Rocky.
Rocky menyatakan Jokowi memutuskan memindahkan IKN tanpa ada kajian dampak lingkungan atau amdal. Menurut dia, kebijakan itu termasuk tolol apalagi pemerintah menolak membuka informasi terkait amdal IKN.
"Kalau dia pintar harusnya amdal dulu baru keputusan politik. Semua yang saya terangkan itu ada basis akademisnya. Saya menghina presiden, bukan Jokowi-nya, itu bedanya. Jadi mesti bedain," tegas Rocky.
Kontributor : Trias Rohmadoni
