Infografis
Suara.com - Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun Panji Gumilang resmi ditetapkan sebagai tersangka di kasus dugaan penistaan agama. Nah, bagaimaan hukum penistaan agama yang berlaku di Indonesia?
Dengan mengetahui hukum penistaan agama mulai dari pasal hingga sanksinya, kita dapat menebak berapa lama kiranya Panji Gumilang bakal dikenakan pidana.
Penetapan tersebut dilakukan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri di dalam gelar perkara yang dilakukan setelah memeriksa Panji Gumilang selama 4 jam, mulai dari pukul 15.00 hingga 19.00 WIB.
"Hasil dalam proses gelar perkara semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara Panji Gumilang menjadi tersangka," ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Purodalam dalam konferensi pers, pada Selasa (1/8/2023).
Baca Juga: Beredar Video Panji Gumilang Terdiam Dicecar Buya Yahya, Benarkah?
Dalam kasus yang menjerat Panji Gumilang ini, sebelumnya penyidik juga sudah memeriksa 38 saksi dan juga 16 saksi ahli. Berbagai macam alat bukti pendukung mulai dari hasil uji labfor sampai fatwa yang dikeluarkan oleh MUI juga telah dikantongi.
Diketahui, Panji dijerat dengan Pasal 156 A yang mengatur tentang penistaan agama dan juga Pasal 45a ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terkait ITE dan atau Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946 yang mengatur tentang Peraturan Hukum Pidana.
Baru-baru ini, Ponpes Al Zaytun terus menjadi sorotan publik lantaran diduga telah mengajarkan ajaran yang menyimpang. Pesantren ini menjadi perhatian publik sejak beredarnya sebuah video yang memperlihatkan saf sholat Id campur antara perempuan dengan laki-laki pada bulan April lalu.
Atas perkara ini, tak sedikit masyarakat yang bertanya mengenai hukum penista agama mulai dari pasal hingga sanksi yang ditetapkan. Untuk memahaminya, simak ulasan selengkapnya di bawah ini.
Hukum Penistaan Agama
Baca Juga: Catatan Panjang Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Era Presiden Jokowi
Sebagaimana diketahui, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) versi akhir masih tetap mencantumkan pasal pidana untuk para pelaku penodaan ataupun penistaan agama.
Dalam pasal 302 RKUHP disebutkan bahwa pelaku penista agama terancam hukuman penjara hingga 5 tahun. Bahkan sanksi denda juga turut membayangi pelaku penista agama.
"Setiap Orang Di Muka Umum yang:
a. melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan;
b. menyatakan kebencian ataupun permusuhan; atau
c. menghasut untuk melakukan permusuhan, Kekerasan, atau diskriminasi, terhadap agama, kepercayaan, orang lain, golongan, atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V," Begitulah bunyi pasal 302 RKUHP draf tertanggal 4 Juli 2022.
Pasal selanjutnya juga mengatur tentang pelaku atau penodaan agama lewat teknologi informasi. Pelaku tindak pidana ini terancam hukuman penjara maksimal selama lima tahun.
Tak hanya itu, ada juga ancaman hukuman bagi orang yang dengan sengaja mengajak orang lain untuk tidak beragama. Pelaku tindakan ini terancam hukuman penjara selama dua tahun. Dan apabila disertai dengan tindak kekerasan, maka pelaku akan mendapatkan hukuman lebih berat.
"Setiap Orang yang dengan cara Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang untuk menjadi tidak beragama atau berkepercayaan atau berpindah agama ataupun kepercayaan yang dianut di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV," bunyi dari pasal 304 RKUHP.
Lebih lanjut, penodaan agama sudah diatur melalui KUHP yang berlaku hingga saat ini. Adapun turan itu tertuang di dalam pasal 156a KUHP.
Nah itulah tadi penjelasan terkait hukum penistaan agama mulai dari pasal hingga sanksi yang ditetapkan. Semoga bermanfaat!
Kontributor : Putri Ayu Nanda Sari
