Infografis
Suara.com - Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh berpeluang kembali mendekam di rumah tahanan KPK, meski sudah dinyatakan bebas dari kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung.
Gazalba dinyatakan bebas berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Bandung pada Selasa (1/8/2023) kemarin.
Gazalba berpeluang ditahan kembali, sebab dia juga jadi tersangka dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menegaskan, setiap orang yang dijadikan tersangka pasti ditahan KPK.
"Masalah penahanankan setiap perkara nanti ketika sudah cukup (alat bukti). Tidak pernah ada-kan tersangka KPK tidak ditahan," kata Ali di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Rabu (2/8/2023).
Baca Juga: Ketimbang Berprasangka kepada Hakim, DPR Persilakan KPK Ajukan Kasasi soal Vonis Bebas Gazalba
Oleh karenanya, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera merampung proses penyidikan gratifikasi dan TPPU yang disangkakan ke Gazalba.
"Ke depan kami fokus selesaikan berkas perkara gratifikasi dan TPPU. Dan tentu kami akan panggil kembali tersangka," ujar Ali.
KPK Ajukan Kasasi ke MA
Gazalba telah bebas dari Rutan KPK terhitung sejak Selasa, 1 Agustus kemarin. Menanggapi hal itu, KPK segera mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
"Kami sangat yakin dengan alat bukti yang KPK miliki, sehingga kami akan segera lakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung," kata Ali lewat keterangan, Selasa kemarin.
Baca Juga: Klaim Tak Bakal Lindungi Kepala Basarnas di Kasus Suap, Panglima TNI: Saya Jamin Objektif
KPK memastikan, proses penyidikan perkara yang menjerat Gazalba, murni penegakan hukum.
"Penanganan perkara ini pada hakikatnya tidak semata penegakan hukum tindak pidana korupsi saja," terangnya.
"Namun juga sebagai upaya menjaga marwah institusi peradilan agar tidak terjadi praktik lancung korupsi, salah satunya melalui modus jual-beli perkara," sambungnya.
Gazalba Saleh jadi terdakwa bersama dua anak buahnya karena disebut KPK diduga menerima suap senilai Rp 2,2 miliar untuk memvonis Budiman Gandi Suparman 5 tahun penjara, pada perkara perselisihan internal koperasi simpan pinjam ID (KSP Intidana).
Dana itu diduga diberikan Heryanto Tanaka (HT) selaku Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana (ID) yang memperkarakan Budiman.
