Infografis
Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Christiany Eugenia Paruntu mengaku tak ambil pusing soal wacana munaslub yang berkembang. Tetty Paruntu, sapaan akrab Bupati Minsel 2010-2016 dan 2016-2021 itu mengutarakan, saat ini Golkar Sulut fokus kerja untuk pemenangan pemilu 2024.
"Pemilu serentak 2024 tinggal menghitung bulan. Intinya, kami menolak munaslub. Sekali lagi, kami di Sulut sangat solid dan mendukung Pak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar," katanya, Jumat (28/7/2023).
Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Riau, Syamsuar pun menegaskan, partai berlambang Pohon Beringin itu baik-baik saja dan fokus untuk pemenangan Pemilu 2024. Ia menilai, sama tak ada alasan bagi partainya untuk menggelar munaslub.
"Jangan (Golkar) diganggu dengan isu munaslub yang merusak soliditas para kader di daerah. Tidak ada alasan Munaslub," tegas dia, Jumat (28/7/2023).
Gubernur Riau ini menegaskan, semua calon legislatif (caleg) sedang bekerja di lapangan, berjuang menarik simpatik rakyat untuk memenangkan partai Golkar.
"Kita bekerja untuk memenangkan partai Golkar pada Pemilu 2024. Kader Golkar di daerah baik-baik saja tetap solid dan bersatu di bawah Komando Airlangga Hartarto selaku ketua umum partai Golkar," ujarnya.
Aturan mengenai pergantian ketum tercantum dalam anggaran dasar Partai Golkar dengan beberapa ketentuan. Salah satunya, apabila dua per tiga Pengurus Partai (DPD) Provinsi sepakat agar Munaslub dilaksanakan.
Setidaknya terdapat dua penyebab yang dapat dijadikan landasan menggelar Munaslub. Pertama, partai dalam keadaan terancam atau menghadapi hal ihwal kegentingan yang memaksa.
Selanjutnya, DPP melanggar AD/ART atau DPP tak dapat melaksanakan amanat Munas yang menyebabkan organisasi tak berjalan sesuai dengan fungsinya.
