Infografis
Suara.com - Untuk melengserkan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Idrus Marham dan sebagian kader partai berlambang Pohon Beringin yang mendukungnya ingin membentuk Tim Pemrakarsa Kebangkitan Partai Golkar.
Idrus menyebut, Tim Pemrakarsa ini muncul karena kesadaran kolektif para mantan kader Golkar yang tidak masuk struktur kepengurusan di bawah kepemimpinan Airlangga.
"Tim pemrakarsa adalah adanya kesadaran secara kolektif yang muncul dari sebagian keluarga Partai Golkar, utamanya para pemimpinnya bahwa kepemimpinan hari ini tidak produktif," tutur Idrus dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (2/8/2023).
Idrus sendiri merupakan Sekjen Golkar era Setya Novanto. Ia terjerat kasus korupsi proyek PLTU Riau-1 dan harus menjalani hukuman selama dua tahun di penjara sejak 2020.
Dalam kesempatan tersebut, Idrus mendesak Airlangga untuk segera melepas jabatannya sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar.
Menanggapi desakan Idrus tersebut, pengurus Golkar daerah tingkat provinsi mengajak para Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I untuk tidak takut pada seruan Idrus. Ketua DPD Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar menyebut, ia tak akan terpengaruh atas seruan Idrus.
Bupati Tangerang itu pun minta agar Idrus berhenti menyerukan wacana munaslub dan fokus memenangkan partai Golkar di Pemilu 2024.
"Sudahlah hentikan wacana itu, tidak ada munaslub. Sekarang lebih baik fokus dukung Airlangga memenangkan pemilu," ujarnya, melalui pesan tertulis, Jumat (28/7/2023).
Pada kesempatan itu, ia juga memastikan pihaknya akan tegak lurus terhadap kepemimpinan Airlangga.
Baca Juga: Sebut "Beringin" Telat Ambil Langkah, JK Minta Golkar Mandiri, Tidak Bergantung Kepada Koalisi
"DPD Partai Golkar DKI Jakarta masih solid mendukung Airlangga Hartarto untuk memenangkan pilpres, pileg dan pilkada 2024," ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Christiany Eugenia Paruntu mengaku tak ambil pusing soal wacana munaslub yang berkembang. Tetty Paruntu, sapaan akrab Bupati Minsel 2010-2016 dan 2016-2021 itu mengutarakan, saat ini Golkar Sulut fokus kerja untuk pemenangan pemilu 2024.
"Pemilu serentak 2024 tinggal menghitung bulan. Intinya, kami menolak munaslub. Sekali lagi, kami di Sulut sangat solid dan mendukung Pak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar," katanya, Jumat (28/7/2023).
Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Riau, Syamsuar pun menegaskan, partai berlambang Pohon Beringin itu baik-baik saja dan fokus untuk pemenangan Pemilu 2024. Ia menilai, sama tak ada alasan bagi partainya untuk menggelar munaslub.
"Jangan (Golkar) diganggu dengan isu munaslub yang merusak soliditas para kader di daerah. Tidak ada alasan Munaslub," tegas dia, Jumat (28/7/2023).
Gubernur Riau ini menegaskan, semua calon legislatif (caleg) sedang bekerja di lapangan, berjuang menarik simpatik rakyat untuk memenangkan partai Golkar.
"Kita bekerja untuk memenangkan partai Golkar pada Pemilu 2024. Kader Golkar di daerah baik-baik saja tetap solid dan bersatu di bawah Komando Airlangga Hartarto selaku ketua umum partai Golkar," ujarnya.
Aturan mengenai pergantian ketum tercantum dalam anggaran dasar Partai Golkar dengan beberapa ketentuan. Salah satunya, apabila dua per tiga Pengurus Partai (DPD) Provinsi sepakat agar Munaslub dilaksanakan.
Setidaknya terdapat dua penyebab yang dapat dijadikan landasan menggelar Munaslub. Pertama, partai dalam keadaan terancam atau menghadapi hal ihwal kegentingan yang memaksa.
Selanjutnya, DPP melanggar AD/ART atau DPP tak dapat melaksanakan amanat Munas yang menyebabkan organisasi tak berjalan sesuai dengan fungsinya.
