Mantan Sekjen Idrus Marham Sebut Golkar Saat Ini sedang Main Akrobat Politik

Rabu, 02 Agustus 2023 | 13:26 WIB
Mantan Sekjen Idrus Marham Sebut Golkar Saat Ini sedang Main Akrobat Politik
Mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham [suara.com/Bowo Raharjo]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Politikus senior sekaligus mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menilai partai beringin di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto sedang bermain akrobat politik.

Penilaian Idrus itu didasarkan dari pertemuan Airlangga dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Setelah dari situ, diketahui ada pernyataan dari DPD I menyoal dorongan bergabung dengan Gerindra.

Sementara itu terkait pertemuan Airlangga dan Puan, Idrus berujar pertemuan itu menjadi pertanda awal kerja sama politik antara Golkar dan PDIP, baik Pemilu maupun Pilpres 2024.

"Kemudian untuk menindaklanjuti kesepahaman sebagai awal kerja sama politik dibentuk lagi teknis dari Partai Golkar ada beberapa orang, dari PDIP juga ada beberapa orang. Kalau nggak salah ini mungkin hanya bekerja 10 hari ke depan dari tanggal 27, kalau nggak salah. tapi itulah yang muncul," kata Idrus di Jakarta, Rabu (2/8/2023).

Baca Juga: Golkar atau PAN? Habiburokhman Gerindra: Bakal Ada Partai Besar Segera Bergabung Usung Pak Prabowo

Idrus juga menyoroti pertemuan 38 DPD Partai Golkar di Bali. Menurut Idrus, seharusnya dalam pertemuan itu Golkar mengomunikasikan hasil pertemuan dengan Puan kepada DPD I yang hadir.

Tetapi, dalam pertemuan tersebut yang muncul justru aspirasi lain di luar konteks peluang kerja sama Golkar dengan PDIP.

"Sehingga kita lihat bahwa ada pernyataan beberapa ketua DPD I pada waktu yang juga menyampaikan aspirasi dukungan kepada untuk bekerja sama dengan Partai Gerindra. Nah ini kan sesuatu yang menurut hemat saya ini adalah sebuah akrobatik politik," kata Idrus.

Idrus menekankan pandangannya mengenai yang seharusnya menjadi fokus Golkar saat mengumpulan 38 DPD tersebut.

Ia menilai Golkar harusnya menindaklanjuti hasil pertemuan dengan Puan, bukn justru sebaliknya mendorong aspirasi lain

Baca Juga: JK Sebut Ongkos Politik Capai Rp600 Miliar, Ini Deretan Ketua Partai Terkaya di Indonesia

"Kalau ingin garis lurus mestinya kan apa yang dibicarakan bersama dengan Mba Puan itu dimatangkan di sana sebagai masukan kepada tim teknis, tapi ini kan tidak. Malah ada pernyataan-pernyataan lain," kata Idrus.

"Nah itu yang saya katakan untuk menggambarkan langkah-langkah ini itu istilah yang paling mendekati dengan realitas sosial yang ada adalah akrobatik politik. Nah ini yang kita soroti," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umun Partai Golkar Melchias Markus Mekeng membantah partai berlambang beringin bergabung bersama Partai Gerindra untuk mendukung pencapresan Prabowo Subianto.

Bantahan ini menanggapi dorongan dari DPD I terkait dukungan kepada Prabowo. Menurut Mekeng jikapun ada, pernyataan itu bersifat pribadi.

"Nggak ada, itu kan pendapat pribadi bukan pendapat institusi. Jadi itu mungkin omongan-omongan di setelah Munas kan ngopi bareng jadi itu bukan statement resmi," kata Mekeng kepada wartawan, Selasa (1/8/2023).

Mekeng menegaskan bahwa Golkar sudah memberikan mandat kepada Ketua Umum Airlangga Hartarto untuk membicarakan arah koalisi.

"Tentunya mereka harus mendengarkan hasil pembicara ketua umum dengan koalisi. Tidak mereka langsung membuat statement begitu. Jadi blm ada itu statement itu," ujar Mekeng.

Tak lagi Ngotot Dorong Airlangga

Selain itu, Partai Golkar saat ini terbuka menyodorkan figur lain di luar Airlangga Hartarto sebagai kandidat calon wakil presiden (cawapres). Keterbukaan mendorong sosok lain ini menyusul pembentukan tim teknis kerja sama antara Golkar dengaj PDI Perjuangan.

Perwakilan tim teknis dari pihak Golkar, yakni Wakil Ketua Umum Melchias Markus Mekeng menegaskan perihal amanat Musyawarah Nasional (Munas) yang bukan menitiberarkan terhadap pencalonan Airlangga, melainkan wewenang pengambilan keputusan ada di tangan Airlangga selaku Ketua Umum Partai Golkar.

"Amanat munas bukan itu, amanat munas itu memberikan kewenangan Airlangga untuk menentukan capres atau cawapresnya. Bahwa kader-kader ada yang menginginkan dia ya wajar lah tetapi kan kita harus melihat kondisi lapangan," kata Mekeng kepada wartawa, Jumat (28/7/2023).

Diakui Mekeng, Golkar kini melihat fakta di lapangan mana yang berpotensi membawa kemenangan.

"Dan kita akan cari kesepakatan yang penting kalau disodorkan kita bisa menang, kita nyodorin kalau nggak menang juga percuma. Kita harus hitung-hitungan kalau sodori ini gimana, ini gimana, ini gimana," kata Mekeng.

Karena itu, Mekeng menegaskan Golkar sangat untuk menyodorkan nama lain di luar Airlangga.

Kekinian yang mencolok dan potensial disodorkan menjadi cawapres adalah Wakil Ketua Umum Golkar yang kini menjabat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK).

Mekeng mengakui potensi RK dicalonkam kantaran memiliki hasil elektabilitas yang cukup baik di survei cawapres.

"Kita kan masih punya kader yang lain. RK itu di survei capres nomor empat loh, di survei cawapres kadang-kadang nomor 1, kadang-kadang nomor 2. Itu kan kader Golkar, dia salah satu Waketum," kata Mekeng.

"(RK) Salah satu potensial yang bisa kita ajukan. Iya (cawapres)," sambung Mekeng.

Sementara itu, apakah RK menjadi salah satu nama dan ikut disodorkan dalam pertemuan antara Airlangga dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani pada pertemuan Kamis (27/7/2023), Mekeng menegaskn tidak.

"Nggak, nggak, itu belum, nanti tim teknis yang akan itu," kata Mekeng.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI