Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal Gerakan Pro Prabowo Bersatu Jawa Tengah (GP Prabu) Bagus Widianto menyampaikan sejumlah permasalahan di Jawa Tengah (Jateng) dan usulan program kampanye kepada bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto melalui Rumah Besar Relawan Prabowo 08.
Permasalahan-permasalahan yang terjadi di Jateng, kata dia, berangkat dari kesejahteraan warga yang dinilai kurang baik. Padahal, pembangunan kawasan industri sangat gencar dilakukan di Jateng.
"Provinsi Jawa Tengah masih masuk dalam 15 besar provinsi termiskin di Indonesia, padahal memiliki pendapatan asli daerah terbesar nomor empat. Hal ini menunjukkan adanya kesalahan pengelolaan pemerintah provinsi dalam menyeimbangkan potensi daerah untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Jawa Tengah," kata Bagus di Rumah Besar Relawan Prabowo 08, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (1/8/2023).
Bagus mengakui, provinsi yang dipimpin Ganjar Pranowo sebagai gubernur itu dikuasai oleh partai penguasa. Namun, dia menilai penguasaan itu bukan dilandasi oleh program-program yang pro terhadap rakyat.
Baca Juga: Akui Jawa Tengah Kandang Banteng, Relawan Prabowo Bakal Pakai Cara Harus untuk Rebut Suara Ganjar
"Mereka pandai mengangkat isu kesejahteraan untuk mendapatkan mayoritas suara pemilih yang berjumlah 28.289.413 dan menjadikanya sebagai komoditas politik pada masa kampanye tiba," ucapnya.
Untuk itu, dia memberikan usulan sejumlah program untuk menyasar kebutuhan perempuan dan milenial di Jawa Tengah.
Permasalahan pertama yang diungkapkan Bagus, yakni tingginya angka wanita yang bekerja untuk membantu suaminya memenuhi kebutuhan di Jawa Tengah.
"Efek industrialisasi dan kesejahteraan keluarga yang rendah sehingga mengakibatkan para wanita harus berjibaku membantu suami dalam mencukupi kebutuhan keluarga," ujar dia.
Hal itu disebut berimbas pada hilangnya peran seorang ibu terhadap anak yaitu perhatian dan kasih sayang.
Baca Juga: PBB Sudah Deklarasi Dukung Prabowo Capres, PAN Menyusul Dalam Waktu Dekat?
Dengan begitu, GP Prabu menyarankan adanya program Uang Penghargaan Bulanan karena perempuan di Jawa Tengah disebut mengalami malfungsi dalam keluarga dan program Uang Kompensasi kepada anak-anak sebagai ganti kasih sayang dan pendidikan yang hilang selama ibunya seharian bekerja.
"Uang Penghargaan dan Kompensasi Anak Pekerja Wanita ini realistis dikarenakan UMR Jawa tengah masih rendah dibanding daerah lain, maka pengusaha dan pemerintah harus bahu-membahu memperhatikan jangan hanya seolah dikeruk SDM nya saja karena faktor murahnya upah daerah," tutur Bagus.
Selain itu, dia juga menyebut permasalahan tentang perlunya kompensasi bagi istri yang memiliki suami dengan pekerjaan berisiko tinggi.
Dia menyebut nelayan dan petani sayur dilereng gunung adalah faktor penting penyumbang ketahanan pangan nasional tetapi memiliki resiko pekerjaan yang sangat tinggi.
"Pemerintah harus bisa menjadi pelindung dan penjamin agar bidang ini tetap terjaga dengan cara memberikan sedikit penghargaan bulanan kepada istri-istri mereka ketika mereka sedang berjuang demi tercukupinya kebutuhan pangan dan gizi bangsa," tambah Bagus.
Lebih lanjut, dia juga mengusulkan program soal partisipasi milenial dalam penyelenggaraan pemerintahan karena perkembangan jaman dan teknologi.
"Kalaupun sudah ada porsi tugas, kuantitasnya harus ditambah, bukan pelengkap, namun harus setara dengan staff ahli yang mampu mengambil kebijakan dalam keputusan-keputusan," kata Bagus.
Adapun usulan selanjutnya ialah regenerasi pemuka dan pengajar agama yang dinilai perlu mendapatkan atensi dan apresiasi karena banyak terdapat pondok pesantren di Jawa Tengah.
Bagus menilai pemuka agama harus mendapatkan honor daerah per bulan yang nominalnya pasti karena mereka dianggap sebagai tonggak pembentukan karakter suatu bangsa yang mampu membentengi generasi muda dari hal negatif.
Kemudian, Bagus juga menyebutkan masalah ijon, tengkulak kapitalis, serta pupuk dan obat pertanian yang mahal bagi petani. Selain itu, dia juga menyebut para petani kebingungan menjual hasil panen.
"Pemerintah harus menggalakan kembali KUD (koperasi unit desa) dengan menggandeng Bang Pribumi atau daerah setempat agar bahu membahu membantu petani dalam hal pinjaman modal yang tidak menyusahkan dalam hal syarat pengajuan," ujar Bagus.
Terakhir ialah masalah pelayanan kesehatan. Bagus mengusulkan adanya program Gizi Mart, Bank Gizi yang dikelola petugas kesehatan dan milenial di setiap desa yang didanai oleh dana desa.
