Infografis
Suara.com - Wasekjen PKB Syaiful Huda menyatakan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang dibangun PKB dan Partai Gerindra merupakan koalisi terbaik yang ada untuk menghadapi Pilpres 2024.
Huda menunjukan, sejumlah indikasi yang kemudian membuatnya menilai koalisi PKB-Gerindra menjadi yang terbaik.
Salah satunya, kondisi PKB dan Gerindra yang sama-sama butuh untuk memenuhi 20 persen presidential threshold. Tetapi ditegaskan Huda, kebutuhannya itu realistis dan objektif.
"Hitungannya seperti apa? Yang pertama, PKB adalah partai politik yang memenangkan Pemilu 2019 di Jawa Timur dan pemenang kedua di Jawa Tengah, saat yang sama Gerindra pemenang di Jawa Barat dan Banten. Jadi dua-duanya saling melengkapi," kata Huda di kantor DPP PKB dalam serial talkshow "Gus Imin Pilih Siapa?", Selasa (1/8/2023).
Berdasarkan fakta tersebut, Huda bakal protes keras apabila ada beberapa pengamat yang menyatakan kalau PKB keluar dari KKIR, Gerindra gampang mencari penggantinya lantaran banyak partai yang antre untuk bergabung ke Prabowo Subianto.
"Bukan di situ konteksnya, levelnya tidak di situ. Mungkin semua partai bisa bergabung ke Pak Prabowo, tapi tidak menggenapi, tidak menjadi pelengkap kebutuhan dari Gerindra sendiri," kata Huda.
Sebagai contoh, bila Partai Golkar dan PAN gabung ke Gerindra, menurut Huda hal itu tidak akan berefek pada pemenangan Pilpres 2024. Adapun PAN dan Gerindra pada 2014 sudah pernah bersama Gerindra, berbeda dengan PKB yang baru pada saat ini.
"Nah diskusi ini yang sedang terus berlangsung antara kami dengan Gerindra bahwa dari sekian banyak koalisi yang terbaik, menurut kita adalah PKB-Gerindra, sama-sama punya basis yang saling membutuhkan," kata Huda.
Huda berpandangan, kehadiran PKB bakal melengkapi kelemahan Prabowo yang pada Pilpres sebelumnya kalah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Menurut Huda, Prabowo sendiri memahami saling melengkapi antara PKB dan Gerindra.
Baca Juga: PKB Ingat Kata Gus Dur, Prabowo Bakal jadi Presiden di Akhir-akhir Usia
"Prabowo kalah dua kali Pilpres karena tidak mendapatkan insentif elektoral di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dan kalau PKB gabung, pasti melengkapi," ujar Huda.
