Infografis
Suara.com - Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Marsekal Muda Agung Handoko menyebut kasus dugaan suap pengadaan barang oleh Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi dan Letkol Afri Budi Cahyanto akan disidangkan di peradilan militer.
Alasannya, sebab keduanya masih berstatus sebagai prajurit TNI aktif saat perkara suap itu menjeratnya. Agung menyebut secara otomatis Henri dan Afri harus menghadap pengadilan militer.
"Bahwa kita melaksanakan proses pemeriksaan ini menganut tempus delicti jadi waktu kejadian atau pada saat yang dilakukan oleh HA ini saat beliau masih aktif sebagai prajurit TNI. Jadi proses hukumnya masuk ke dalam pengadilan militer," kata Agung di Mabes TNI, dikutip Rabu (1/8/2023).
Menurut Agung, Pupom TNI bakal memproses kasus ini semaksimal mungkin dan akan berkoordinasi dengan KPK.
"Kedua, tentunya kita akan memproses kasus ini semaksimal mungkin dengan terus berkoordinasi dengan KPK, terkait dengan apa yang sudah ada di dalam laporan yang ada di KPK dan di kami, kejadian sudah ada sejak tahun 2021 hingga 2023. Jadi itu akan kita gali, demikian," tuturnya.
KPK Sebut Bisa Di Pengadilan Umum
Sebelumnya, KPK menyebut perkara dugaan korupsi yang menjerat Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi dan anak buahnya, Koorsmin Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto, dapat disidangkan di pengadilan tindak pindak korupsi atau tipikor.
Menurut KPK, hal itu dapat dilakukan dengan persidangan koneksitas, antara pengadilan militer dengan pengadilan umum.
"Kalau koneksitas jelas itu ke pengadilan umum, kalau penanganan perkaranya secara koneksitas," kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta dikutip pada Selasa (1/8/2023).
Baca Juga: KPK Sebut Perkara Korupsi Kepala Basarnas Dapat Disidangkan Di Pengadilan Umum
Menurutnya, dugaan korupsi yang menjerat Henri dan Afri terjadi di Basarnas yang merupakan lembaga sipil.
