Infografis
Suara.com - Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco menyatakan, sepakat dengan kebijakan Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono mencabut status kepemilikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus siswa yang terlibat tawuran. Dengan sanksi ini, diharapkan bisa memberi efek jera bagi anak bandel yang ikut tawuran.
Pemilik KJP biasanya berasal dari kalangan tidak mampu yang bergantung pada program bantuan itu. Jika dicabut setelah terbukti terlibat tawuran, siswa yang bersangkutan diyakininya akan menyesal.
"KJP anak yang terlibat tawuran dicabut saya setuju. Supaya para orang tua dan anak tersebut tahu diri dan bagi yang lain jadi pelajaran. Supaya mereka bersyukur dan berterima kasih sama Pemda dan jangan anggap main-main KJP itu," ujar Baco saat dikonfirmasi, Selasa (1/8/2023).
Baco menyebut dana KJP Plus berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI. Ia tak mau Pemprov membuang anggaran karena penyalurannya salah sasaran kepada siswa bermasalah.
Baca Juga: Ancaman Gubernur Heru Bagi Warga Jakarta Yang Jual Belikan KJP
"Banyak siswa yang belum dapat KJP karena Anggaran terbatas. KJP gunanya untuk bantuan sekolah bagi yang benar-benar niat mau sekolah. Sehingga harus tepat sasaran, tidak boleh tidak," tuturnya.
Selain itu, dengan memberikan sanksi tegas akan menjadi bukti Pemprov juga turut andil mendidik siswa agar menghargai bantuan yang diberikan.
"Keinginan untuk menjadi manusia lebih baik juga harus jadi tujuan para anak-anak yang mendapatkan KJP serta para orang tua nya," imbuh dia.
Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menunaikan janjinya mencabut status kepemilikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi siswa yang ikut aksi tawuran. Ia mengaku sudah melakukannya pada dua siswa yang terlibat tawuran di Johar Baru.
Heru pun berharap sanksi pencabutan KJP ini bisa memberikan efek jera bagi siswa. Ia mengimbau agar para pelajar tak ikut tawuran dan hanya fokus menjalankan kegiatan di sekolah.
Baca Juga: Heru Budi Cabut KJP Dua Pelajar yang Ikut Tawuran di Johar Baru
"Kemarin yang tawuran ada dua KJP-nya dicabut. Ya jangan tawuran belajar dengan benar, kita imbau. Saya minta juga kepala sekolah, guru untuk mengimbau anak-anaknya belajar dengan benar," ujar Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (27/7/2023).
Heru pun menyayangkan masih adanya pihak yang melakukan aksi tawuran di Jakarta. Sebab, aksi tersebut bisa mengancam masa depan dari para siswa.
"Kan kalau di Jakarta itu sekolah udah gratis ya, tinggal sekolah. Kalau tawuran, nanti masa depannya bagaimana, kan gitu kan. Masa depan dirinya sendiri bagaimana, kembali ke dirinya sendiri kan kasihan," tutur Heru.
Karena itu, Heru meminta agar orang tua turut serta melakukan pengawasan demi mencegah anak ikut tawuran. Masyarakat juga harus ikut terlibat dalam menjaga ketertiban demi keamanan dan kenyamanan bersama.
"Jakarta harus ya anak-anaknya harus lebih pinter lah. Saya minta pengawasan orang tua, tokoh masyarakat, tetangga untuk selalu mengingatkan, termasuk media," pungkas Heru.
