Infografis
Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menyebut bahwa kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas yang melibatkan dua anggota TNI yaitu Kepala Basarnas Henri Alfiandi dan Koorsmin Basarnas Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka seharusnya masuk dalam peradilan umum.
Sebabnya, dia menyebut aturan tersebut tertera pada ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Undang-undangnya jelas kerangkanya, dari Undang-Undang TNI yang Pasal 65, kalau tindak pidana korupsi harusnya masuk pidana umum, sipil dia. Lalu, UU KPK di Pasal 42," kata Bivitri di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (31/7/2023).
Menurut dia, persoalan yang tidak memungkinkan kedua anggota TNI itu masuk peradilan umum ialah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
Baca Juga: Viral Akun Twitter Pimpinan KPK Dituduh Follow Akun Bokep, Mesti Tahu Tanda Kecanduan Film Porno
"Dari tahunnya kita bisa membaca, tahun segitu UU itu dilahirkan untuk melindungi jenderal-jenderal. Bahwa Indonesia punya peradilan militer itu anomali, di luar negeri nggak ada, sebagai peradilan. Ada military tribunal tapi itu hanya untuk pelanggaran disiplin militer," tutur Bivitri.
![Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi (kiri) memberikan arahan kepada tim Indonesia Search and Rescue (INASAR) saat mengikuti upacara pelepasan dalam rangka perbantuan internasional ke Turki di Lapangan Basarnas, Kantor Pusat Basarnas, Jakarta Pusat, Jumat (10/2/2023). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/02/10/71371-basarnas-inasar-gempa-turki-kepala-basarnas-marsekal-madya-tni-henri-alfiandi.jpg)
Lebih lanjut, dia menjelaskan tindak pidana korupsi sebagai pelanggaran sipil seharusnya menjadikan semua orang sama di mata hukum.
"Kita dapat warisan dari zaman baheula, masalahnya adalah subjeknya, padahal itu sudah dibongkar tahun 2004 (Pasal 65 Ayat 2 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI). Jangan lihat subjeknya, lihat tindak pidananya, makanya dia harus masuk peradilan militer," tutur Bivitri.
"Ada politik penegakan hukum disini karena kalau hanya hukumnya, sudah jelas. Ini politik penegakan hukumnya yang masih meneruskan aturan zaman dulu yang sebetulnya salah," tandas dia.
Sebelumnya, KPK menetapkan Kepala Basarnas Henri Alfiandi dan Koorsmin Basarnas Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut, Henri diduga menerima suap bersama Afri dalam rentan waktu 2021 hingga 2023.
"Diduga HA bersama dan melalui ABC diduga mendapatkan nilai suap dari beberapa proyek di Basarnas tahun 2021 hingga 2023 sejumlah sekitar Rp 88, 3 miliar," kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (27/7/2023).
Suap tersebut diduga diberikan vendor pemenang pengadaan barang dan jasa di Basarnas.
"Hal ini akan didalami lebih lanjut oleh Tim gabungan Penyidik KPK bersama dengan Tim Penyidik Puspom Mabes TNI," kata Alex.
