Infografis
Suara.com - Pemerintah Indonesia kembali menghadapi permasalahan soal jual beli iPhone ilegal. Hal ini pun berkaitan dengan legalitas International Mobile Equipment Identity (IMEI) yang wajib diketahui oleh setiap pemilik ponsel.
Baru-baru ini, pihak Bareskrim Mabes Polri mengungkap adanya kasus IMEI ilegal di Indonesia dengan jumlah fantastis, yakni sekitar 191 ribu pengguna IMEI ilegal di Indonesia.
Jumlah yang cukup besar itu membuat Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Perindustrian, yang berwenang atas penggunaan IMEI di Indonesia kalang-kabut.
Buntutnya, pihak Bareskrim Mabes Polri mengungkap akan men-shutdown atau memblokir ratusan ribu ponsel yang kebanyakan adalah iPhone tersebut agar tidak bisa digunakan lagi secara ilegal di Indonesia.
Baca Juga: Promosikan iPhone saat Tampil di Panggung, NewJeans Banjir Kritikan
"Yang pasti, nanti kedepannya kami akan melakukan shut down terhadap 191 ribu handphone," ungkap Dirtipidsiber Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol Adi Vivid dalam jumpa pers pada Jumat (27/07/2023) kemarin.
Rencana Bareskrim itu sontak mencuri perhatian masyarakat dan membuat banyak orang cemas.
Kasus IMEI ilegal sendiri bukan pertama kali terjadi. Maraknya kasus itu akhirnya membuat pihak Polri akan menindaktegas segala pelanggaran soal legalitas penggunaan perangkat di Indonesia.
Lalu, apa sebenarnya IMEI tersebut? Simak inilah selengkapnya.
IMEI atau International Mobile Equipment Identity adalah salah satu nomor registrasi yang dimiliki setiap perangkat ponsel sebagai 'identitas' dari perangkat tersebut agar bisa mengakses jaringan seluler.
IMEI berbentuk nomor internasional yang dibuat oleh Global System for Mobile Association di setiap perangkat ponsel Android maupun iPhone.
Agar bisa mengakses jaringan seluler di Indonesia, setiap pengguna wajib mengetahui setiap IMEI di perangkat mereka. Selain itu, pengguna juga harus mengecek legalitas penggunaan IMEI di perangkat mereka melalui pengecekan di situs milik Kementerian Perindustrian.
Dalam beberapa kasus, banyak orang Indonesia yang tidak mengetahui pentingnya mengecek IMEI tersebut. Akibatnya, mereka kebingungan saat terjadi pembatasan bahkan pemblokiran akses, sehingga menyulitkan para pengguna.
Apabila pengecekan dan IMEI di perangkat tidak muncul di situs Kementerian Perindustrian, maka pengguna bisa mendaftarkan IMEI tersebut melalui konter pendaftaran IMEI yang biasanya berada di pelabuhan atau bandara.
Kasus IMEI ilegal ini pun kini ditangani oleh pihak Bareskrim Mabes Polri. Dugaan adanya jual beli perangkat secara ilegal pun masih diinvestigasi.
Kontributor : Dea Nabila
