Infografis
Suara.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menilai tindakan Komandan Puspom TNI Marsekal Muda Agung Handoko mempersoalkan prosedur penetapan tersangka Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi dan Letkol Afri Budi Cahyanto oleh KPK menimbulkan sentimen antara sipil dan militer.
Menurut Ray, TNI semestinya bertindak tegas mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi bukan terkesan melindunginya.
"Sangat disayangkan peristiwa ini memunculkan semacam sentimen sipil-militer yang sebaiknya itu dihindari. Yang memunculkannya bukan kelompok sipil tetapi ketatnya para petinggi di militer yang terkait dengan kasus ini dengan mempersoalkan prosedur penangkapan yang bersangkutan itu seolah mengatakan 'kami ini militer berbeda dong'," kata Ray dalam diskusi yang ditayangkan akun YouTube Imparsial, Minggu (30/7/2023).
Ketimbang mempersoalkan legal formal prosedurnya, kata Ray, TNI semestinya dapat menyatakan sikap tegas dalam upaya pemberantasan korupsi. Sebab tindakan korupsi yang dilakukan anggota militer bukan sekadar merampok keuangan negara tetapi juga melanggar doktrin TNI sebagai penjaga pertahanan dan ketahanan negara.
"Mestinya TNI dalam hal ini Danpuspom ya, menyatakan tidak bisa memaafkan tindakan pidana korupsi yang dilakukan oleh militer, pernyataan ini dulu yang mesti keluar. Baru prosedurnya yang dibahas kemudian," imbuhnya.
Lebih lanjut, Ray menilai harus ada pemberatan hukum dua kali lipat terhadap anggota TNI yang terlibat dalam kasus korupsi.
"Menurut saya sanksinya nggak cukup sesuai dengan undang-undang yang umum berlaku. Harus ada pemberatan, kalau bisa dua kali lipat dari sanksi yang dianut oleh undang-undang," ujarnya.
Tersangka Suap
Sebagaimana diketahui KPK menetapkan Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi dan Letkol Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap pengadaan barang dan jasa.
Baca Juga: Polemik OTT Basarnas: KPK Disebut Memalukan, Jokowi sampai Diminta Turun Tangan
Pada saat Afri terjaring OTT, penyidik KPK menemukan uang Rp 999,7 juta. Selain itu keduanya juga diduga menerima suap senilai Rp 4,1 miliar.
Suap tersebut diduga untuk memenangkan pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan dengan nilai kontrak Rp9,9 miliar, public safety diving equipment dengan nilai kontrak Rp17, 4 miliar, dan ROV untuk KN SAR Ganesha (Multiyears 2023-2024) dengan nilai kontrak Rp89,9 miliar.
Tersangka pemberi suap tiga orang petinggi perusahaan, yaitu Komisaris Utama PT MGCS (Multi Grafika Cipta Sejati) Mulsunadi Gunawan, Direktur Utama PT IGK (Intertekno Grafika Sejati) Marilya, Direktur Utama PT KAU (Kindah Abadi Utama) Roni Aidil.
Informasi dan penyidikan yang dilakukan KPK pada rentang waktu waktu 2021 hingga 2023, Henri dan Afri juga diduga menerima suap Rp 88,3 miliar terkait pengadaan barang dan jasa.
Namun belakangan, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyampaikan permohonan maaf. Permohonan maaf ini disampaikan usai KPK didatangi Komandan Puspom TNI Marsekal Muda Agung dan rombongan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Jumat (28/7).
"Dalam pelaksanaan tangkap tangan itu ternyata tim menemukan, mengetahui adanya anggota TNI. Dan kami paham bahwa tim penyelidik kami mungkin ada kekhilafan, ada kelupaan bahwasannya manakala ada melibatkan TNI harus diserahkan kepada TNI, bukan kita yang tangani, bukan KPK," ungkap Tanak.
