Infografis
Suara.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menilai TNI semestinya dapat bersikap tegas ketika anggotanya diduga terlibat kasus korupsi. Bukan seolah-olah pasang badan atau terkesan melindungi dengan mempersoalkan legal formal prosedurnya.
Hal ini disampaikan Ray dalam diskusi bertajuk 'Kasus Korupsi di Basarnas dan Urgensi Reformasi Peradilan Militer' yang ditayangkan akun YouTube Imparsial pada Minggu (30/7/2023). Ray menjelaskan korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan doktrin militer sebagai penjaga pertahanan dan ketahanan negara.
"Mestinya kalau soal militer yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, militernya yang harus tampil ke depan duluan. Nggak boleh seolah-olah melindunginya dengan mempertanyakan prosedur-prosedur legal formal yang itu debatable, kecuali benar-benar salah," kata Ray.
Atas hal itu menurut Ray harus ada pemberatan hukum dua kali lipat terhadap anggota TNI yang terlibat dalam kasus korupsi. Sebab tindakan yang dilakukannya buka semata-mata merampok uang, tetapi juga mengancam pertahanan dan ketahanan negara.
"Menurut saya sanksinya nggak cukup sesuai dengan undang-undang yang umum berlaku. Harus ada pemberatan, kalau bisa dua kali lipat dari sanksi yang dianut oleh undang-undang. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, kalau militer yang melakukan dia bukan hanya sekadar merampok uang negara, kira-kira begitu. Tapi dia juga sekaligus melakukan tindakan yang mengancam pertahanan dan ketahanan negara," jelas Ray.
"Padahal itu doktrin awal militer, bahwa mereka ini adalah penjaga pertahanan dan ketahanan negara," imbuhnya.
Ray juga menyayangkan sikap Komandan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI Marsekal Muda Agung Handoko yang justru lebih terkesan mempersoalkan legal formal prosedurnya ketimbang menindaklanjuti daripada adanya tindakan dugaan korupsi yang dilakukan Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi dan Letkol Afri Budi Cahyanto. Sebab hal itu justru dinilainya menimbulkan sentimen antara sipil dan militer.
"Padahal semangat kita semangat bagaimana membangun irama yang harmonis antara militer dengan masyarakat sipil. Apalagi tindak pidana korupsi, mestinya TNI dalam hal ini Danpuspom ya, menyatakan 'tidak bisa memaafkan tindakan pidana korupsi yang dilakukan oleh militer'. Pernyataan ini dulu yang mesti keluar. Baru prosedurnya yang dibahas kemudian," ujar Ray.
Tersangka Suap
Baca Juga: Kasus Korupsi Kabasarnas: Apakah Hanya Bisa Diproses Lewat Hukum Militer?
Sebagaimana diketahui KPK menetapkan Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi dan Letkol Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap pengadaan barang dan jasa.
