Infografis
Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menilai operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap anggota TNI aktif sah dilakukan. Namun, dengan catatan mesti secara spontan alias tanpa perencanaan.
"Jadi dalam kasus KPK yang melakukan OTT terhadap anggota TNI aktif ya sah-sah saja dengan catatan penangkapan tersebut dilakukan secara spontan tanpa perencanaan," kata Hasanuddin kepada wartawan, Minggu (30/7/2023).
Seusai proses penangkapan, lanjut Hasanuddin, KPK juga mesti menyerahkan pelaku kepada POM TNI untuk kemudian ditindaklanjuti sebagaimana aturan Perundangan Militer.
"Proses hukum selanjutnya seperti pengembangan kasus dan juga penetapan tersangka anggota TNI aktif harus dilakukan oleh POM TNI sesuai dengan UU," jelasnya.
Baca Juga: Kasus Korupsi Kabasarnas: Apakah Hanya Bisa Diproses Lewat Hukum Militer?
Purnawirawan Mayjen TNI sekaligus politisi PDI Perjuangan (PDIP) ini pun mendorong agar proses hukum terkait adanya dugaan korupsi di Basarnas yang melibatkan anggota TNI aktif tersebut diusut tuntas dan transparan.
"Proses hukum harus dilanjutkan dan dilakukan secara transparan dan dibuka ke publik," pinta politisi PDIP itu.
Tersangka Suap
KPK sebelumnya telah menetapkan Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi dan Letkol Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap pengadaan barang dan jasa.
Pada saat Afri terjaring OTT, penyidik KPK menemukan uang Rp 999,7 juta. Selain itu keduanya juga diduga menerima suap senilai Rp 4,1 miliar.
Baca Juga: Fungsi Puspom TNI, Satu-satunya yang Bisa Tersangkakan Anggota Militer?
Suap tersebut diduga untuk memenangkan pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan dengan nilai kontrak Rp9,9 miliar, public safety diving equipment dengan nilai kontrak Rp17, 4 miliar, dan ROV untuk KN SAR Ganesha (Multiyears 2023-2024) dengan nilai kontrak Rp89,9 miliar.
Tersangka pemberi suap tiga orang petinggi perusahaan, yaitu Komisaris Utama PT MGCS (Multi Grafika Cipta Sejati) Mulsunadi Gunawan, Direktur Utama PT IGK (Intertekno Grafika Sejati) Marilya, Direktur Utama PT KAU (Kindah Abadi Utama) Roni Aidil.
Informasi dan penyidikan yang dilakukan KPK pada rentang waktu waktu 2021 hingga 2023, Henri dan Afri juga diduga menerima suap Rp 88,3 miliar terkait pengadaan barang dan jasa.
Ngakut Khilaf
Namun belakangan, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyampaikan permohonan maaf. Di hadapan Komandan Puspom TNI Marsekal Muda Agung dan rombongan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Jumat (28/7/2023) Tanak menyebut ada kekhilafan yang dilakukan oleh penyidik.
"Dalam pelaksanaan tangkap tangan itu ternyata tim menemukan, mengetahui adanya anggota TNI. Dan kami paham bahwa tim penyelidik kami mungkin ada kekhilafan, ada kelupaan bahwasannya manakala ada melibatkan TNI harus diserahkan kepada TNI, bukan kita yang tangani, bukan KPK," ungkap Johanis Tanak.
