Kejagung Tepis Pemeriksaan Airlangga Hartarto karena Pesanan: Tak Ada Kaitan Politik, Murni Demi Pembuktian!

Suara.com - Kejaksaan Agung RI menegaskan tidak ada unsur politik di balik pemeriksaan terhadap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto terkait kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan turunannya periode 2021-2022.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI, Ketut Sumedana mengklaim pemeriksaan terhadap Airlangga dan mantan Menteri Peradagangan (Mendag) M Lutfi murni dilakukan demi keperluan pembuktian hukum.

"Pemanggilan AH (Airlangga) dan ML (Lutfi) sama sekali tidak ada kaitannya dengan politisasi, murni adalah untuk keperluan pembuktian," kata Ketut kepada wartawan, Minggu (30/7/2023).

Ketut meminta upaya penegakan hukum ini tidak dikaitkan dengan politik. Sekaligus menegaskan bahwa Kejaksaan Agung RI tidak bisa ditekan apalagi karena 'pesanan'.

"Kami tidak memanggil seseorang berdasarkan tekanan, pesanan, maupun isu ataupun rumor, semua terkait semata-mata untuk kepentingan pembuktian, penyidik bekerja sudah on the track dan profesional," katanya.

Periksa Airlangga dan Lutfi

Diberitakan sebelumnya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto diperiksa Kejaksaan Agung RI terkait kasus dugaan korupsi CPO pada Senin (24/7/2023) lalu. Pemeriksaan berlangsung 12 jam dengan total 46 pertanyaan.

"Saya telah menjawab 46 pertanyaan dan mudah-mudahan jawaban sudah terjawab dengan sebaik-baiknya," kata Airlangga usai diperiksa di Gedung Bundar Jampidsus Kejaksaan Agung RI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (24/7/2023

Setelah memeriksa Airlangga, Kejaksaan Agung RI kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Mendag M Lutfi. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung pada Selasa (1/8/2023) pekan depan. 

Baca Juga: Pemerintah Berlakukan PP 36/2023 untuk Tingkatkan Likuiditas Valas Dalam Negeri dan Jaga Ketahanan Ekonomi

Ketut saat itu menjelaskan bahwa Lutfi diperiksa kembali dengan kapasitas sebagai saksi.