Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi sebagai tersangka utama dugaan kasus suap proyek di Basarnas.
Alih-alih langsung mengadili Henri, KPK justru disambut dengan sebuah batu sandungan yakni pernyataan sikap dari TNI.
TNI menyayangkan gegara KPK menyalahi prosedur perundang-undangan militer kala menetapkan Henri sebagai tersangka.
KPK tak mampu berkelit dan pada akhirnya petinggi lembaga antirasuah itu meminta maaf kepada TNI atas khilaf mereka menyatakan Henri sebagai tersangka korupsi.
Baca Juga: Panglima Buka Suara Soal Polemik Basarnas: Kita Harus Mawas Diri
KPK temukan dugaan praktik kotor Kabasarnas dengan vendor swasta
KPK melancarkan operasi tangkap tangan atau OTT usai mengendus dugaan praktik kotor di lingkup petinggi Basarnas. OTT tersebut digelar pada Rabu (26/7/2023).
Henri Alfiandi sebagai Kabasarnas dituding memuluskan beberapa perusahaan swasta untuk menjadi pemenang tender proyek.
Adapun beberapa pihak swasta tersebut yakni Komisaris Utama PT MGCS (Multi Grafika Cipta Sejati) Mulsunadi Gunawan, Direktur Utama PT IGK (Intertekno Grafika Sejati) Marilya, Direktur Utama PT KAU (Kindah Abadi Utama) Roni Aidil.
Henri tak sendirian dalam kasus tersebut, sebab ia mempercayakan tangan kanannya Koorsmin Kabasarnas RI Afri Budi Cahyanto.
Baca Juga: Abu-Abu Status Kabasarnas: Jabatan Sipil, Tapi Harus Diadili Secara Militer
Henri diduga bersekongkol dengan Afri untuk memuluskan beberapa perusahaan tersebut agar menjadi tender untuk proyek yakni:
1. Pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan, nilai kontrak Rp 9,9 miliar
2. Pengadaan Public Safety Diving Equipment, nilai kontrak Rp17,4 miliar
3. Pengadaan ROV untuk Kapal Negara (KN) SAR Ganesha (multiyears 2023-2024), nilai kontrak Rp 89,9 miliar.
TNI bawa pasukan sambangi kantor KPK: Nyatakan keberatan
KPK selangkah lagi mengadili Henri atas dugaan kasus tersebut. Namun, TNI berkata lain dan langsung 'bawa pasukan' ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (28/7/2023) untuk menyatakan keberatan.
Komandan Pusat Polisi Militer TNI atau Danpuspom Marsda TNI Agung Handoko menegaskan bahwa KPK telah salah langkah dan minim koordinasi dengan TNI.
Agung menegaskan bahwa KPK sebagai lembaga sipil tak boleh mengadili Henri maupun Afri yang merupakan anggota aktif TNI.
Ia juga menyodorkan UU 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer yang salah satu poinnya menyatakan bahwa pihak yang layak mengadili Henri dan Afri hanya polisi dan mahkamah militer.
KPK ngaku khilaf dan layangkan permintaan maaf
KPK kini tak mampu berkelit dan langsung meminta maaf kepada TNI lantaran sudah menetapkan Henri dan Afri tanpa proses melalui hukum militer.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak usai bertemu dengan Komandan Puspom TNI Marsekal Muda Agung Handoko dan rombongan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (28/7/2023) tampak tak mampu membalas keberatan TNI dan meminta mereka memaafkan kekhilafan KPK.
“Kami dari jajaran lembaga pimpinan KPK sudah menyampaikan permohonan maaf melalui pimpinan dan puspom untuk disampaikan kepada Panglima (TNI),” ujar Johanis Tanak.
Kontributor : Armand Ilham
