Infografis
Suara.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri buka suara terkait kontroversi penetapan Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi dan Letkol Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka dugaan suap Rp 88,3 miliar.
Perkara tersebut diketahui berbuntut panjang, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak yang meminta maaf kepada TNI dan Panglima TNI karena menyebut penanganan perkara tersebut terjadi kekhilafan dari penyelidik, hingga berdampak adanya kabar Brigjen Asep Guntur Rahayu mundur dari jabatannya sebagai Direktur Penyidikan, sekaligus Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK.
Firli Bahuri menyebut penanganan perkara tersebut sudah sesuai dengan prosedur.
"Seluruh rangkaian kegiatan oleh KPK dalam kegiatan operasi tangkap tangan, penyelidikan, penyidikan, hingga penetapan para pelaku sebagai tersangka telah sesuai prosedur hukum dan mekanisme yang berlaku," kata Firli lewat keterangannya, Sabtu (29/7/2023).
Pada proses perkara tersebut bergulir, Firli menyebut KPK turut melibatkan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.
"Memahami bahwa para pihak tersebut di antaranya terdapat oknum TNI yang juga memiliki mekanisme peradilan militer, maka dalam proses gelar perkara pada kegiatan tangkap tangan di Basarnas ini, KPK telah melibatkan POM TNI sejak awal, untuk mengikuti gelar perkara sampai dengan penetapan status perkara dan status hukum para pihak terkait," jelasnya.
Lebih lanjut, Firli merujuk ke Undang-Undang KPK, soal penanganan perkara korupsi yang melibatkan anggota militer.
"Kewenangan KPK dalam mengkoordinasikan proses hukum tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 42 UU KPK 'Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum' Jo Pasal 89 KUHAP," tuturnya.
Firli lantas menyebut segala kegiatan yang dilakukan insan KPK, penyelidik atau penyidik menjadi tanggung dirinya dan empat pimpinan lainnya.
Baca Juga: Polemik KPK Vs TNI, Sahroni Minta Presiden Turun Tangan
"Kami menegaskan, seluruh proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh segenap insan KPK, serta berbagai upaya pencegahan dan pendidikan antikorupsi, adalah tanggung jawab penuh Pimpinan KPK," tegasnya.
